LITERATUR PAJAK

Lihat Dokumen Terpopuler Tahun 2023 di Perpajakan DDTC, Cek di Sini!

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 Januari 2024 | 08:30 WIB
Lihat Dokumen Terpopuler Tahun 2023 di Perpajakan DDTC, Cek di Sini!

JAKARTA, DDTCNews - Penasaran dengan dokumen apa saja yang paling banyak diakses di Perpajakan DDTC selama 2023? Jangan khawatir, Perpajakan DDTC telah merilis daftar dokumen paling diminati selama satu tahun penuh. 

Daftar ini mencakup beragam kanal, mulai dari peraturan perpajakan, e-books, konsolidasi, P3B, hingga formulir pajak. 

Mari simak 3 dokumen paling populer di setiap kanal Perpajakan DDTC dari Januari hingga Desember 2023. 

Pertama, Peraturan Pajak Pusat. Kanal ini merupakan perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat. Berikut 3 dokumen terpopuler di kanal ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU 7/2021) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (PMK 55/2023)Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan 
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak

Kedua, kanal E-Books. Kanal ini adalah kanal yang menyajikan buku digital untuk pembaca setia buku DDTC dengan koleksi yang dapat dibaca dengan mudah dan praktis. Berikut 3 dokumen terpopuler di kanal E-Books.

1. Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional edisi kedua volume I. Baca buku transfer pricing
2. Panduan Dasar Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Akses buku di sini
3. Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan. Lihat buku PPh.

Ketiga, kanal UU Perpajakan Konsolidasi. Kanal ini berisikan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis. Berikut 3 dokumen terpopuler di kanal ini.

1. UU KUP Konsolidasi setelah UU HPP. Baca di sini.
2. UU PPh Konsolidasi setelah UU HPP. Baca di sini.
3. UU KUP Konsolidasi setelah UU 6 Tahun 2023. Baca di sini.

Keempat, kanal P3B. Kanal ini menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI. Berikut 3 dokumen terpopuler pada kanal P3B.

1. P3B Indonesia - Singapura
2. P3B Indonesia - China
3. P3B Indonesia - Amerika Serikat

Kelima, kanal Rekap Peraturan. Kanal ini menyediakan daftar landasan hukum pajak dan ulasan singkat untuk suatu topik tertentu yang disusun rapi dan mudah dibaca. Berikut 3 dokumen terpopuler pada kanal ini.

1. Rekap Peraturan Pajak atas Dana BOS. Akses di sini.
2. Rekap Peraturan Pajak atas Penyerahan Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama. Akses di sini.
3. Peraturan Lengkap dan Terbaru Pajak UMKM 0,5%. Akses di sini.

Keenam, kanal Pajak Transaksi. Kanal ini menyajikan informasi terkini seputar pengenaan pajak atas jenis-jenis transaksi tertentu. Berikut 3 dokumen terpopuler pada kanal ini.

1. Pemberian Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional
2. Barang Bawaan Penumpang dari Luar Negeri 
3. Rekap Peraturan Pajak atas Industri Pertambangan Mineral dan Batubara

Ketujuh, kanal Pajak Profesi. Kanal ini merupakan kumpulan panduan pajak berbentuk artikel yang memudahkan pemahaman wajib pajak orang pribadi atas profesi tertentu. Berikut 3 dokumen terpopuler pada kanal ini.

1. Apoteker
2. Notaris
3. Dokter

Kedelapan, kanal Putusan Pengadilan Pajak & MA. Kanal yang membuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak. Berikut 3 dokumen terpopuler pada kanal ini.

1. Putusan Pengadilan Pajak PUT-004684.19/2021/PP/M.IXA TAHUN 2022. Akses di sini.
2. Putusan Pengadilan Pajak PUT-000468.45/2021/PP/M.XVIIB Tahun 2022. Akses di sini.
3. Putusan Pengadilan Pajak PUT-004023.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021. Akses di sini.

Kesembilan, kanal Persandingan Dokumen. Kanal ini menyajikan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dan sebelumnya. Berikut 3 dokumen terpopuler di kanal ini.

1. Matriks Persandingan Undang‐Undang Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang‐Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Baca di sini.
2. Matriks Persandingan Undang‐Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan Undang‐Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Baca di sini.
3. Matriks Persandingan UU PPh Berdasarkan UU 6 Tahun 2023. Baca di sini.

Kesembilan, kanal Newsletter. Kanal ini membahas ringkasan-ringkasan perkembangan terkini atas pembaharuan atau perubahan produk hukum perpajakan. Berikut 3 dokumen terpopuler di kanal ini.

1. Harmonization of Tax Regulations Law Officially Ratified
2. Unification Withholding Tax Receipt and Unification Periodic Income Tax Returns
3. Ratification of the New Tax Treaty between Indonesia and Singapore

Terakhir, kanal Formulir Pajak. Kanal ini merupakan kumpulan berbagai jenis formulir perpajakan yang dapat diunduh (download) untuk menunjang kepatuhan wajib pajak. Berikut 3 dokumen terpopuler di kanal ini.

1. [PPN] Formulir Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud. Unduh di sini.
2. [KUP] Formulir Perubahan Data Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Unduh di sini.
3̀. [KUP] Formulir Permohonan E-FIN. Unduh di sini

Demikian rangkuman dokumen terpopuler selama tahun 2023 di Perpajakan DDTC. 

DDTC melalui Perpajakan DDTC akan terus berkomitmen untuk menyediakan sumber daya berkualitas tinggi dan relevan, membantu praktisi pajak dalam menjawab tantangan yang kompleks di dunia perpajakan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!