PEREKONOMIAN INDONESIA

Lihat Data Penerimaan Pajak, Jokowi: Konsumsi Masyarakat Melandai Lagi

Dian Kurniati | Senin, 24 Agustus 2020 | 12:27 WIB
Lihat Data Penerimaan Pajak, Jokowi: Konsumsi Masyarakat Melandai Lagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas, Senin (24/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tren konsumsi masyarakat berdasarkan data penerimaan pajak pada Juli 2020 kembali melandai setelah sempat membaik pada Juni 2020.

Jokowi mengatakan data tersebut harus diwaspadai karena berisiko menyebabkan ekonomi Indonesia kembali terkontraksi pada kuartal III/2020. Adapun pada kuartal II/2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,32%, terburuk sejak 1999.

"Konsumsi domestik atau daya beli, ini informasi untuk Bapak-Ibu sekalian, penerimaan pajak di bulan Juli ini mulai stuck lagi. Tidak begini [naik] tapi begini [melandai] lagi," katanya saat membuka rapat terbatas, Senin (24/8/2020).

Baca Juga:
Efek Coretax ke Penerimaan, DJP Pantau Setoran Pajak Jelang Deadline

Jokowi mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi indikator untuk mengukur kegiatan ekonomi masyarakat. Meski tak memerinci nilainya, dia menyebut ekonomi kembali melambat karena penerimaan pajak juga melandai.

Jokowi menilai perlambatan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pembukaan berbagai tempat usaha untuk mencegah penularan virus Corona. Misalnya, restoran yang hanya melayani maksimum 50% pengunjung.

Dia pun memerintahkan para menterinya segera mencairkan berbagai stimulus untuk memulihkan daya beli masyarakat, termasuk subsidi gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan bantuan sosial (bansos) produktif untuk UMKM.

Baca Juga:
Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Jokowi optimistis bantuan berupa uang tunai tersebut akan langsung dimanfaatkan masyarakat untuk berbelanja yang pada akhirnya berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.

"Saya harapkan nanti ini di pertengahan Agustus sampai pertengahan September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita," ujarnya.

Di sisi lain, Jokowi juga ingin sektor investasi lebih digenjot untuk memulihkan perekonomian karena semakin sulit mengandalkan konsumsi masyarakat sebagai penggerak pertumbuhan. Menurutnya, sektor investasi tidak boleh kontraksi lebih dalam dari minus 5% pada kuartal III/2020 untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari resesi.

Baca Juga:
Banyak Kendala, Komisi XI: Kejar Target Penerimaan Memang Tugas Berat

"Kemarin [kuartal II/2020] investasi minus 8%. Itu usahakan betul-betul, kalau tidak bisa plus. Jangan sampai di atas 5% minusnya," katanya.

Jokowi juga sempat memanggil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membicarakan strategi menarik investasi di tengah pandemi. Menurutnya, Bahlil telah menyanggupi target realisasi investasi Rp213 triliun pada kuartal III/2020 demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

30 Agustus 2020 | 19:09 WIB

Saya sabagai ibu (tulang punggung keluarga)..... Sdh setor no rekening ke pihak hrd tapi entah knp gak di input dgn Alasan yg gak jelas.... Alhasil saya gak dapat bantuan dana subsidi gaji,, padahal saya berharap dapat bantuan tsb untuk kebutuhan rumah tangga....

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Februari 2025 | 10:45 WIB CORETAX SYSTEM

Efek Coretax ke Penerimaan, DJP Pantau Setoran Pajak Jelang Deadline

Selasa, 11 Februari 2025 | 16:12 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Pacu Ekonomi, Indonesia Punya PR Siapkan SDM dan Infrastruktur Digital

Senin, 10 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Catatan DPR untuk DJP Soal Coretax: Jangan Ganggu Penerimaan Negara!

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPP Belum Sesuai PMK 11/2025, Perlukah PKP Bikin Faktur Pengganti?

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:51 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:04 WIB CORETAX SYSTEM

Banyak Keluhan terkait Coretax, Ombudsman Ingatkan DJP Soal Ini

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Gebrakan Kebijakan Bea Masuk Presiden AS Donald Trump

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:45 WIB CORETAX SYSTEM

Efek Coretax ke Penerimaan, DJP Pantau Setoran Pajak Jelang Deadline

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:30 WIB KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

PPN yang Dipungut Tak Disetor ke Kas Negara, WP Ditahan Kejari

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Biar PPh 21-nya Ditanggung Pemerintah, NIK-NPWP Pegawai Harus Padan

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra