FESTIVAL FILM PENDEK

Lewat Film Pendek, BPK Sosialisasi Tugas 'Kawal Harta Negara'

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 Agustus 2017 | 13:37 WIB
Lewat Film Pendek, BPK Sosialisasi Tugas 'Kawal Harta Negara'

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengumumkan karya film pendek terbaik dalam acara malam penganugerahan di Teatet kecil TIM Jakarta, Selasa malam (29/08).

Malam penganugerahan ini merupakan acara puncak dari rangkaian Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) 2017 yang mengusung tema Kawal Harta Negara yang telah berlangsung sejak Maret 2017.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan diadakannya FFKHN ini sangat berkaitan dengan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diemban BPK. Penyelenggaran festival film ini didukung oleh Badan Pembangunan lntemasional Amerika Serikat (USAID).

Baca Juga:
BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

“Kami berupaya terus menerus untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai tugas dan wewenang BPK. Maka FFKHN ini menjadi salah satu upaya kami dalam mengajak rakyat untuk berkarya sinematografi dengan tema tugas dan wewenang BPK dalam mengawal harta negara," ujarnya di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa (29/8).

Menurut Moermahadi, masih ada masyarakat yang tidak mengenal BPK dan keliru memahami tugasnya, atau menyamakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk itu, adanya media film dinilai salah satu sarana yang tepat untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.

Dari kompetisi pengiriman karya film, panitia FFKHN menerima 176 karya film peserta di berbagai wilayah di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Purbalingga. Yogyakarta, Malang, Denpasar, serta Makassar.

Setelah proses penjurian, terpilih 23 film yang menjadi nominasi. Pemenang merupakan hasil seleksi para juri yang terdiri dari tim BPK dann USAID bersama sutradara Slamet Rahardjo Djarot, Helmy Yahya, Danial Rifki, Dewi Laila Sari serta penulis dan kritikus film Totot Indrarto.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 15 September 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

Kamis, 05 September 2024 | 11:30 WIB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Komisi XI Tetapkan 5 Anggota BPK 2024-2029, 3 di Antaranya Politisi

Selasa, 03 September 2024 | 11:13 WIB APBN 2023

DPR Setujui Pengesahan RUU P2 APBN 2023

Jumat, 02 Agustus 2024 | 14:30 WIB LAPORAN BPK

Lapkeu Kemenkeu Dapat Opini WTP, BPK Beri Rekomendasi Soal Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN