Layanan Restitusi Dipercepat Sudah Lebih Baik? Ini Kata Pengusaha

JAKARTA, DDTCNews - Hampir 1 tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 209/2021, asosiasi pengusaha memandang pelayanan restitusi yang diberikan oleh Ditjen Pajak (DJP) sudah lebih baik.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama menyebut kalaupun terdapat beberapa wajib pajak yang permohonan restitusinya terhambat, masalah tersebut tidaklah bersifat sistemik pada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

"Memang secara pokok biasanya ada sudut pandang yang berbeda antara wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak berharap mendapat restitusi semaksimal mungkin. Namun, secara umum, pelayanan restitusi sudah lebih baik," katanya, dikutip pada Minggu (13/11/2022).

Senada, Anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Ajib Hamdani menilai proses permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dipercepat pun saat ini sudah relatif mudah.

"Namun, insentif ini juga menimbulkan kekhawatiran karena masih bisa diperiksa di kemudian hari. Artinya, belum pasti secara hukum. Banyak wajib pajak berpikir panjang sebelum memutuskan untuk memanfaatkannya," katanya, dikutip pada Minggu (13/11/2022).

Oleh karena itu, lanjut Ajib, wajib pajak perlu menyelenggarakan pembukuan secara memadai agar restitusi yang telah diajukan sebelumnya dapat dipertahankan apabila Ditjen Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan melalui PMK 209/2021 memutuskan untuk meningkatkan batas maksimal restitusi PPN dipercepat dari yang awalnya hanya senilai Rp1 miliar menjadi maksimal Rp5 miliar.

Ambang batas restitusi PPN dipercepat ditingkatkan oleh pemerintah guna membantu likuiditas pada wajib pajak. Restitusi tersebut diharapkan dapat digunakan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Setelah memberikan restitusi PPN dipercepat, DJP memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (rig)