KEBIJAKAN PEMERINTAH

Laporkan Kondisi Ekonomi Global ke Presiden, Sri Mulyani Bilang Begini

Muhamad Wildan | Selasa, 24 Oktober 2023 | 15:00 WIB
Laporkan Kondisi Ekonomi Global ke Presiden, Sri Mulyani Bilang Begini

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) befoto bersama Gubernur BI Perry Warjiyo (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (kanan) dan Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita (kiri) saat pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menyampaikan perkembangan situasi ekonomi global terkini yang harus diantisipasi dalam beberapa bulan mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dinamika ekonomi global memberikan imbas yang perlu diantisipasi oleh KSSK melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Untuk itu, kebijakan fiskal dan moneter akan terus disinkronkan.

"Kami menggunakan instrumen, mulai yang ada di market, maupun dari sisi komunikasi kebijakan yang akan kita terus lakukan bersama-sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan," katanya, dikutip pada Selasa (24/10/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Untuk sektor keuangan, lanjut Sri Mulyani, KSSK perlu memantau stabilitas sektor perbankan, pasar modal, hingga lembaga keuangan bukan bank.

Dia juga menambahkan stress test akan dilaksanakan guna memastikan sektor keuangan berada dalam kondisi baik. Selain itu, KSSK juga akan memantau pergerakan arus modal asing baik, yang masuk maupun yang keluar.

"KSSK akan berkumpul pada akhir bulan ini. Nanti, kami akan teliti berbagai sektor keuangan termasuk terus melakukan berbagai stress test untuk meyakinkan bahwa sektor keuangan akan baik," ujarnya.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Lebih lanjut, KSSK juga akan menyiapkan langkah guna mengamankan sektor riil agar tetap terjaga dan mampu menyokong daya beli kelompok menengah ke bawah. Untuk itu, instrumen kebijakan akan segera disiapkan.

"Ada adjustment pasti. Namun, itu adalah di dalam konteks untuk terus menjaga stabilitas dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan ekonomi tetap bisa berjalan secara sustainable," tutur Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja