SIPRUS

Kurangi Tingkat Emisi, Industri Pelayaran Ditawari Diskon Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Januari 2021 | 11:02 WIB
Kurangi Tingkat Emisi, Industri Pelayaran Ditawari Diskon Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

NIKOSIA, DDTCNews – Pemerintah Siprus akan memberikan insentif berupa diskon pajak tonase untuk industri pelayaran yang mampu mengurangi emisi dalam menjalankan bisnis.

Wakil Menteri Transportasi Laut Vassilios Demetriades mengatakan pemerintah berharap insentif pajak ini mendorong pelaku usaha jasa pengiriman barang lewat laut menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan teknologi yang efisien.

"Sebagai negara maritim terdepan, kami berkewajiban untuk mendukung upaya penurunan emisi jasa pelayaran. Kami percaya insentif seperti ini mendorong keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan tingkat kompetitif maritim Eropa," katanya, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga:
Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

Demetriades menjelaskan beberapa skema diskon pajak dalam mengurangi tingkat emisi. Pertama, kapal yang mampu menghemat energi di atas standar Implementing Energy Efficiency Design Index (EEDI) berhak mendapatkan potongan pajak tonase 5%-25%.

Kedua, insentif bagi kapal dengan kapasitas lebih dari 5.000 gross tonnage (GT) berhak mendapatkan potongan pajak tonase tahunan 10%-20%. Ketiga, diskon pajak 15%-30% jika kapal menggunakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan.

"Insentif ini menciptakan peluang untuk pekerjaan dan pertumbuhan di industri pelayaran dengan memberikan manfaat secara operasional dan finansial," tutur Demetriades.

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Dia menambahkan pemerintah memiliki kepentingan untuk transformasi hijau industri pelayaran. Pasalnya, terdapat 1.000 lebih kapal besar pengangkut barang menggunakan bendera Siprus. Dia berharap agenda transformasi hijau industri pelayaran sudah tercapai pada kurun waktu 2030 sampai 2050 atau sesuai dengan target The International Maritime Organization (IMO).

"Semua pemangku kepentingan industri harus bersatu untuk menciptakan peta jalan yang jelas untuk mencapai dan melampaui tujuan ini," tuturnya seperti dilansir hellenicshippingnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:08 WIB PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja