SIPRUS

Kurangi Tingkat Emisi, Industri Pelayaran Ditawari Diskon Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Januari 2021 | 11:02 WIB
Kurangi Tingkat Emisi, Industri Pelayaran Ditawari Diskon Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

NIKOSIA, DDTCNews – Pemerintah Siprus akan memberikan insentif berupa diskon pajak tonase untuk industri pelayaran yang mampu mengurangi emisi dalam menjalankan bisnis.

Wakil Menteri Transportasi Laut Vassilios Demetriades mengatakan pemerintah berharap insentif pajak ini mendorong pelaku usaha jasa pengiriman barang lewat laut menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan menggunakan teknologi yang efisien.

"Sebagai negara maritim terdepan, kami berkewajiban untuk mendukung upaya penurunan emisi jasa pelayaran. Kami percaya insentif seperti ini mendorong keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan tingkat kompetitif maritim Eropa," katanya, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Demetriades menjelaskan beberapa skema diskon pajak dalam mengurangi tingkat emisi. Pertama, kapal yang mampu menghemat energi di atas standar Implementing Energy Efficiency Design Index (EEDI) berhak mendapatkan potongan pajak tonase 5%-25%.

Kedua, insentif bagi kapal dengan kapasitas lebih dari 5.000 gross tonnage (GT) berhak mendapatkan potongan pajak tonase tahunan 10%-20%. Ketiga, diskon pajak 15%-30% jika kapal menggunakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan.

"Insentif ini menciptakan peluang untuk pekerjaan dan pertumbuhan di industri pelayaran dengan memberikan manfaat secara operasional dan finansial," tutur Demetriades.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Dia menambahkan pemerintah memiliki kepentingan untuk transformasi hijau industri pelayaran. Pasalnya, terdapat 1.000 lebih kapal besar pengangkut barang menggunakan bendera Siprus. Dia berharap agenda transformasi hijau industri pelayaran sudah tercapai pada kurun waktu 2030 sampai 2050 atau sesuai dengan target The International Maritime Organization (IMO).

"Semua pemangku kepentingan industri harus bersatu untuk menciptakan peta jalan yang jelas untuk mencapai dan melampaui tujuan ini," tuturnya seperti dilansir hellenicshippingnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan