Kurangi Ketergantungan Dana IMF, Negara Ini Pakai Insentif Perpajakan

ISLAMABAD, DDTCNews – Kementerian Keuangan meluncurkan beberapa insentif perpajakan untuk mengatasi permasalahan neraca pembayaran. Hal ini dinilai mampu memperbaiki kinerja perekonomian sehingga diharapkan dapat menghentikan ketergantungan dana talangan dari IMF.

Menteri Keuangan Pakistan Asad Umar meluncurkan paket kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi sehingga mampu mengatasi problem neraca pembayaran. Bagaimanapun, neraca pembayaran ini telah ‘memaksa’ Pakistan untuk meminta bantuan International Monetary Fund (IMF).

Dia mengumumkan langkah pemangkasan birokrasi, penurunan pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM), dan pemotongan pajak impor bahan baku industri. Peningkatan perekonomian domestik menjadi kunci pengendalian keuangan publik Pakistan.

“Sebelum ada investasi, ekonomi negara tidak bisa bergerak maju. Kita perlu menciptakan ekonomi, di mana program IMF akan menjadi yang terakhir di Pakistan. Ini bukan anggaran, melainkan paket reformasi,” ujarnya di hadapan parlemen, seperti dikutip pada Kamis (24/1/2019).

Seperti diketahui, proyeksi pertumbuhan ekonomi Pakistan tahun ini sekitar 4%, melambat dibandingkan akhir tahun lalu 5,8%. Pada saat yang bersamaan, defisit anggaran mencapai 7% PDB. Pakista menghadapi tekanan berat untuk mereformasi ekonominya.

Apalagi, pemerintah telah berfokus pada upaya mencegah krisis neraca pembayaran yang menyebabkan cadangan devisanya berkurang dan hanya mampu menutupi dua bulan pembayaran impor. Rincian paket reformasi ekonomi jangka menengah, sambungnya, akan disajikan pada pekan depan.

Terkait dengan dana talangan sendiri, Pakistan telah membuka pembicaraan dengan IMF. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait persyaratan bailout ke-13 sejak 1980-an ini. Perdana Menteri Imran Khan berjanji akan menurunkan defisit neraca transaksi berjalan hingga mencapai 5,3% PDB pada 2019.

Pakistan juga telah menaruh harapan besar pada Koridor Ekonomi Pakistan China, bagian yang sangat besar dariBelt and Road Initiative. Namun, Pakistan harus menyerap dampak derasnya impor peralatan modal yang diperlukan untuk proyek tersebut.

Selain itu, permintaan yang kuat untuk produk konsumen dan biaya energi dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong defisit neraca berjalan lebih luas. Hal ini telah membuat pemerintah berjuang untuk mengembalikannya di bawah kendali.

Umar mengatakan pajak atas mobil mewah impor akan dinaikkan. Sementara, pabrikan lokal akan dibantu dengan pengurangan bea impor atas bahan baku dan mesin yang diimpor ke zona ekonomi khusus.

Melansir NDTV, pemangkasan bea masuk pun akan dilakukan untuk peralatan energi terbarukan selama lima tahun. Ini untuk meringankan krisis energi yang telah membuat pelaku bisnis dan rumah tangga di Pakistan menerima pemadaman listrik yang berulang serta gangguan pasokan gas. (kaw)