Kurang Bayar Pajak, Perusahaan Pesan Antar Makanan Setor Rp236 Miliar

LONDON, DDTCNews - Perusahaan digital jasa pengiriman makanan, Just Eat Takeaway.com membayar kekurangan pembayaran pajak kepada Pemerintah Inggris sejumlah €14 juta atau setara dengan Rp236 miliar.

Pembayaran kekurangan pajak tersebut merupakan perintah Komisi Eropa saat Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa pada 2019. Perusahaan digital asal Belanda tersebut dinilai mendapatkan fasilitas fiskal khusus yang melanggar aturan bantuan negara (state aid) Uni Eropa.

"Just Eat mendapat surat pemberitahuan dari HMRC untuk membayar pada 1 Februari sebagai mekanisme penagihan sesuai dengan UU Inggris," kata Just Eat dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (23/8/2021).

Kasus yang menjerat Just Eat ini berawal dari perintah Komisi Eropa ketika Inggris mengumpulkan setoran pajak atas operasional usaha melalui controlled foreign company (CFC). Just Eat dinilai memperoleh fasilitas pengecualian atas pembiayaan intragroup sehingga mengurangi beban pajak.

Pemerintah Inggris dan Just Eat lantas mengajukan banding atas keputusan Komisi Eropa. Mereka menilai komisi melakukan interpretasi sempit atas aturan CFC tentang keuntungan pembiayaan intragroup yang kemudian diterjemahkan sebagai bantuan negara ilegal.

Saat ini, kasus tersebut masih bergulir di pengadilan meskipun Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Untuk itu, pembayaran tagihan yang dilakukan perusahaan mengacu pada undang-undang Inggris yang mewajibkan pembayaran tagihan dilakukan meskipun belum ada putusan pengadilan.

Pembayaran berlaku untuk pokok kekurangan pembayaran pajak senilai €14 juta. Adapun potensi pembayaran bisa mencapai €19 juta jika pengadilan mengabulkan tuntutan Komisi Eropa dengan adanya tambahan bunga atas kekurangan pembayaran pajak sejak 2019.

"Perusahaan juga telah menambahkan kewajiban pembayaran kontinjensi senilai €3 juta ke neraca pembukuan sehubungan dengan kasus ini," sebut Just Eat seperti dilansir Tax Notes International. (rig)