DITJEN PAJAK

Kumpulkan Penyuluh, DJP Gelar Workshop Manajemen Edukasi Perpajakan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 11 Mei 2023 | 09:58 WIB
Kumpulkan Penyuluh, DJP Gelar Workshop Manajemen Edukasi Perpajakan

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Inge Diana Rismawanti dalam workshop Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan (MPKP) di Aula Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II.

SEMARANG, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menggelar workshop Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Perpajakan (MPKP) bagi fungsional penyuluh pajak.

Acara digelar pada Rabu-Jumat (10-12/5/2023) di Aula Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II. Acara yang digelar Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas ini diikuti sekitar 102 penyuluh pajak ahli muda dan ahli pertama dari Kanwil DJP di seluruh Indonesia

Workshop ini dilaksanakan sebagai ajang komunikasi dua arah yang mengakomodasi masukan-masukan, informasi perkembangan, kebutuhan, dan keperluan para fungsional penyuluh pajak,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti.

Baca Juga:
Minta Rakyat Bayar Pajak, Presiden Marcos Janji Kejar yang Tak Patuh

Dwi mengatakan workshop ini juga menjadi ajang komunikasi mengenai informasi dan perkembangan dari Kantor Pusat DJP terkait dengan pergerakan fungsional penyuluh pajak ke depan berdasarkan pada berbagai masukan stakeholder internal serta eksternal.

Beberapa materi yang disampaikan dalam workshop ini adalah penyelesaian administrasi perpajakan, compliance risk management (CRM), tugas penyuluh dalam komite kepatuhan, serta penulisan artikel populer.

Adapun materi mengenai penulisan artikel populer disampaikan oleh Founder DDTC Darussalam dan Pemimpin Redaksi DDTCNews Kurniawan Agung Wicaksono. Dwi mengatakan salah satu kegiatan dari para fungsional penyuluh pajak adalah penyusunan materi edukasi perpajakan.

Baca Juga:
Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

“Salah satu bentuk materi edukasi perpajakan berdasarkan media penyuluhan adalah artikel. Workshop ini diharapkan juga dapat memberi bekal bagi para penyuluh mengenai penulisan artikel. Kita belajar dari DDTC juga kita tahu banyak artikel, bahkan buku yang diterbitkan,” kata Dwi.

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Inge Diana Rismawanti mengatakan artikel yang dimaksud menampilkan gagasan atau fakta terkait materi edukasi perpajakan. Artikel bisa dipublikasikan di situs atau kanal resmi lain milik Kementerian Keuangan atau DJP.

“Bisa juga diterbitkan pada media massa cetak atau elektronik. Apalagi kita tahu DDTCNews juga membuka peluang dimuatnya opini dari pihak eksternal,” ujar Inge.

Inge berharap para peserta bisa mempelajari sharing session yang disampaikan, terutama terkait dengan langkah-langkah penulisan artikel. Dia berharap narasumber juga bisa memberikan pandangan atas sejumlah artikel yang sudah ditulis para peserta. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan PMK 136/2024

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Selain Belanja Online, CN Dipakai untuk Barang Jamaah Haji dan Hadiah

Rabu, 05 Februari 2025 | 12:07 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI 2024

Mobilitas Penduduk Meningkat, Konsumsi Rumah Tangga 2024 Tumbuh 4,94%

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:25 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS Umumkan Ekonomi Indonesia 2024 Tumbuh 5,03 Persen

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:07 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Terbaru! Simak Perkembangan Negara yang Terapkan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

3 Skema Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan PMK 136/2024

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Lewat Pengesahan RUU BUMN, BPI Danantara Resmi Dibentuk

Rabu, 05 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Perbarui Syarat untuk Jadi Pemeriksa Pajak Daerah