Kriteria Agar Dapat Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Hingga 200%

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci ketentuan mengenai wajib pajak yang dapat memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

Perincian ketentuan tersebut tertuang dalam PMK 153/2020. Wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu di Indonesia dapat menerima pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang.

“[dan] tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam jangka waktu tertentu,” bunyi penggalan Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK 153/2020.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 153/2020, terdapat 4 ketentuan yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan tambahan pengurang penghasilan bruto maksimal 200% tersebut. Simak ‘Akhirnya Terbit! PMK Insentif Pajak Kegiatan Litbang’.

Pertama, kegiatan litbang tidak dilakukan oleh wajib pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang penghasilan kena pajak (PKP)-nya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri yang berbeda dengan ketentuan umum PPh.

Kedua, kegiatan litbang mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya PP 45/2019 tentang Perubahan atas PP 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Ketiga, kegiatan litbang memenuhi kriteria 5 kriteria, yakni bertujuan untuk memperoleh penemuan baru, berdasarkan konsep atau hipotesa orisinal, memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya, terencana dan memiliki anggaran, dan bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar.

Keempat, merupakan kegiatan litbang prioritas dengan fokus dan tema sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 153/2020. Merujuk pada lampiran A PMK 153/2020 terdapat 11 fokus dan tema litbang yang dapat diberikan fasilitas antara lain pangan, farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan. (kaw)