KPK Ikut Awasi Penyedia Wisata Air yang Belum Bayar Retribusi

KLUNGKUNG, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik enam perusahaan penyedia akomodasi wisata air yang belum memenuhi kewajiban membayar retribusi usaha selama enam bulan senilai lebih dari Rp1,5 miliar.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Bali Nengah Sukasta mengatakan pihaknya sudah menyurati enam perusahaan yang berkantor di wilayah Benoa hingga tiga kali. Namun, hingga saat ini belum ada yang menyetor retribusi.

“Persoalan ini [tidak setor retribusi] sudah menjadi atensi KPK. Kami sudah mengimbau kepada pihak perusahaan untuk menyetor kewajiban retribusi tapi belum ada respons dari mereka,” katanya, Selasa (6/8/2019).

Koordinator KPK Wilayah Bali Arief Nurcahyo menegaskan kepada seluruh manajemen penyedia akomodasi wisata untuk selalu patuh, rutin, dan tepat waktu dalam menyetorkan pajak maupun retribusi hotel dan restoran ke pemerintah daerah.

Dia mengatakan, langkah KPK untuk mencegahan korupsi diawali dengan pencegahan melalui sosialisasi ke pelaku usaha. Ke depannya, jika ada wajib pajak yang sudah mendapat sosialisasi dan surat tapi masih tidak patuh, pihaknya secara bersama-sama akan membekukan izin usaha tersebut.

Apabila ada aparatur sipil negara (ASN) yang sudah melakukan pungutan tetapi tidak disetor ke kas daerah bisa langsung dilaporkan untuk diproses secara hukum. Kasus itu pun akan menjadi delik pidana tersendiri terkait penggelapan pajak.

Penasihat KPK Sarwono Sutikno mengatakan ini komitmen KPK bersama dengan daerah untuk program pemberantasan korupsi terintegrasi. Hal ini akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penghasilan asli daerah (PAD) yang bebas dari KKN.

“Kedepannya, pengelolaan pendapatan asli daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam ekstensifikasi wajib pajak dengan memberikan imbauan dan sosialisasi secara terus menerus mengenai peran penting masyarakat dalam menggali potensi PAD,” imbuhnya seperti dilansirnusabali.com. (MG-dnl/kaw)