AMERIKA SERIKAT

Korporasi Farmasi Ini Dituding Hindari Pajak, Senat Adakan Investigasi

Muhamad Wildan | Selasa, 12 Juli 2022 | 15:00 WIB
Korporasi Farmasi Ini Dituding Hindari Pajak, Senat Adakan Investigasi

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Komisi Keuangan Senat melakukan investigasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan salah satu perusahaan farmasi di Amerika Serikat (AS), AbbVie.

Ketua Komisi Keuangan Senat AS Ron Wyden mengatakan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh AbbVie terus menurun sejak berlakunya Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). Kondisi tersebut membuat AbbVie dicurigai melakukan penghindaran pajak.

"Upaya penghindaran pajak oleh perusahaan farmasi sudah bukanlah rahasia lagi. Namun, praktik penghindaran pajak yang dilakukan AbbVie sangatlah mencolok," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Pada 2015 hingga 2017, lanjut Wyden, tarif pajak efektif yang ditanggung AbbVie masih 22%. Pada 2020, tarif pajak efektif turun menjadi 11,2%.

Berdasarkan catatan Senat, sekitar 75% penjualan AbbVie menyasar konsumen AS. Meski demikian, investigasi menunjukkan hanya 1% penghasilan AbbVie yang dilaporkan di AS. Sisanya, 99% penghasilan AbbVie justru dibukukan di luar negeri.

"Sistem pajak yang memungkinkan perusahaan membukukan 99% labanya di luar negeri ketika 75% penjualannya berada di AS adalah sistem pajak yang rusak," ujar Wyden.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Dengan hasil investigasi ini, ia meminta Kongres AS untuk memulai reformasi pajak sehingga tarif pajak efektif yang ditanggung perusahaan besar setara dengan tarif pajak efektif yang ditanggung oleh wajib pajak secara umum.

"Pajak minimum atas laba korporasi dan reformasi sistem perpajakan internasional akan mengatasi seluruh permasalahan ini," tuturnya.

Selain melakukan investigasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan AbbVie, Komisi Keuangan Senat AS juga menginvestigasi beberapa perusahaan farmasi lainnya seperti Abbott Laboratories dan Merck & Co.

Namun, hingga saat ini, Komisi Keuangan Senat AS masih belum mengeluarkan laporan hasil investigasi kedua perusahaan farmasi tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN