Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Fraksi Partai Nasdem DPR mengusulkan pemerintah untuk memberikan insentif fiskal kepada sektor manufaktur ketika memberikan tanggapan atas nota keuangan dan RAPBN 2024.
Anggota Fraksi Partai Nasdem Fauzi H Amro mengatakan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB masih perlu ditingkatkan. Sebab, kontribusi sektor tersebut terhadap PDB kurang lebih hanya sebesar 18% dan cenderung turun.
"Pada 2002, manufaktur adalah sektor tertinggi dengan kontribusi sebesar 31,95%," katanya, Selasa (22/8/2023).
Pada kuartal II/2023, sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi sebesar 18,25% terhadap PDB dan hanya mampu bertumbuh sebesar 4,88%. Pertumbuhan sektor manufaktur tersebut lebih rendah ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%.
Menurut Fauzi, insentif fiskal dan peningkatan anggaran penelitian masih perlu diberikan sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap ekonomi dapat ditingkatkan ke level 20% dari PDB atau lebih.
Untuk diketahui, sektor manufaktur, terutama yang bersifat padat karya, sesungguhnya memiliki hak dalam mendapatkan insentif investment allowance. Insentif ini diberikan berdasarkan PP 45/2019 dan PMK 16/2020.
Wajib pajak industri padat karya berhak memanfaatkan investment allowance sepanjang bidang usahanya tercakup dalam Lampiran PMK 16/2020 dan mempekerjakan paling sedikit 300 tenaga kerja Indonesia.
Bentuk insentif yang diberikan tersebut ialah pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal yang digunakan untuk kegiatan usaha utama. Fasilitas diberikan selama 6 tahun sebesar 10% per tahun sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial.
Walau telah diberikan sejak 2020, fasilitas investment allowance baru dimanfaatkan wajib pajak pada 2022. Pada akhir 2022, setidaknya terdapat 7 wajib pajak yang telah mengajukan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas investment allowance. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.