PEREKONOMIAN INDONESIA

Kontraksi Ekonomi Pertama Sejak Kuartal I/1999, Ini Kata Kepala BPS

Dian Kurniati | Rabu, 05 Agustus 2020 | 13:20 WIB
Kontraksi Ekonomi Pertama Sejak Kuartal I/1999, Ini Kata Kepala BPS

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8/2020). (tangkapan layar Youtube BPS)

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebut kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 merupakan kontraksi pertama sejak kuartal I/1999.

Suhariyanto mengatakan pandemi virus Corona telah menyebabkan guncangan perekonomian hingga mengarah pada resesi global. Di Indonesia, tekanan pandemi dapat dilihat dari pelemahan ekonomi pada kuartal I/2020 tumbuh 2,97% dan pada kuartal II/2020 minus 5,32% (yoy).

“Kalau melacak pada pertumbuhan ekonomi triwulanan, kontraksi ini terendah sejak kuartal I tahun 1999," katanya melalui konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Baca Juga:
DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Suhariyanto menyebut kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/1999 tercatat sebesar minus 6,13%. Setelah itu, Indonesia selalu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif.

Suhariyanto menjelaskan dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi, yakni minus 30,84%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66% dan 16,96%.

Menurut lapangan usaha, hampir semuanya mengalami kontraksi pertumbuhan. Kontraksi paling signifikan terjadi pada transportasi dan pergudangan sebesar 30,84%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02%. Industri pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,19%.

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha tercatat masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya informasi dan komunikasi sebesar 10,88%, pengadaan air sebesar 4,56%, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,71%. Selain itu, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh sebesar 2,19%.

"Lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh tinggi karena meningkatnya iklan televisi, penggunaan data selama pandemi, serta adanya penambahan jumlah pelanggan penyedia jasa internet dan televisi berbayar," ujarnya.

Jika dilihat menurut pengeluaran, secara tahunan, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 8,61%, dan ekspor minus 11,66%. Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,9%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 7,76%, dan impor terkontraksi 16,96%.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Struktur PDB kuartal II/2020 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni 57,85%, diikuti oleh PMTB 30,61%, dan ekspor 15,69%. Adapun porsi konsumsi pemerintah sebesar 8,67%, konsumsi LNPRT 1,36%, dan impor minus 15,52%.

Suhariyanto mengajak masyarakat tetap optimistis perekonomian bisa membaik pada kuartal III/2020. Dia menilai skema kebijakan yang dibuat pemerintah sudah komprehensif, mulai dari sisi penanganan kesehatan hingga pemulihan perekonomian.

Dia menilai perekonomian bisa segera membaik jika realisasi anggaran untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan secara optimal.

“Sejak adanya relaksasi PSBB [pembatasan sosial berskala besar], pada awal Juni sudah ada pergerakan ekonomi dibanding bulan Mei meski masih jauh dari normal. Kita harus optimis sehingga geliat ekonomi bisa bergerak dan salah satu kunci pentingnya adalah penerapan protokol kesehatan," katanya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Klaim Insentif Pajak 2025 Sudah Akomodir Rumah Tangga dan UMKM

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Kamis, 12 Desember 2024 | 18:15 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN dan PPnBM Tumbuh 5,98 Persen hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?