Ilustrasi.
SEOUL, DDTCNews - Pemerintah Korea Selatan memperkirakan proposal Pilar 1: Unified Approach dan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) akan memberikan tambahan penerimaan secara jangka menengah dan panjang.
Bila mulai diimplementasikan pada 2023, Menteri Keuangan Korea Selatan mengatakan ketentuan realokasi hak pemajakan Pilar 1 baru akan memberikan dampak positif kepada penerimaan Korea Selatan pada 2025.
"Secara jangka pendek, Pilar 1 akan menurunkan penerimaan pajak. Namun, kami memandang penerimaan akan berbalik positif pada 2025 hingga 2030," ujar Hong, dikutip Kamis (14/10/2021).
Adapun 2 perusahaan Korea Selatan yang diproyeksikan akan tercakup pada Pilar 1 dan penghasilannya harus direalokasikan ke yurisdiksi lain adalah Samsung Electronics dan SK Hynix.
Mengenai Pilar 2 yang mengatur tentang pajak korporasi minimum global dengan tarif 15%, Hong mengatakan proposal tersebut akan langsung memberikan tambahan penerimaan bagi Korea Selatan.
Namun, tambahan penerimaan pajak yang didapatkan Korea Selatan berkat Pilar 2 akan berkurang seiring berjalannya tahun. "Kami percaya Pilar 2 akan menambah penerimaan pajak. Namun, tambahan yang diperoleh akan menurun karena setiap yurisdiksi akan menyesuaikan tarif pajaknya," ujar Hing seperti dilansir koreaherald.com.
Seperti diketahui, 136 dari 140 yurisdiksi Inclusive Framework telah menyetujui solusi 2 pilar yang diusung oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada bulan ini.
Bila multilateral convention (MLC) atau naskah perjanjian multilateral dari solusi 2 pilar benar-benar bisa diselesaikan dan disepakati pada 2022 oleh OECD dan Inclusive Framework, maka Pilar 1 dan Pilar 2 akan berlaku pada 2023.
Baca ulasan mendalam DDTCNews terkait konsensus pajak global di Selangkah Lagi Mencapai Konsensus Global Pajak Digital. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.