Kondisi Masih Menantang, Fiskal Disetel Tidak Terlalu Ekspansif

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan fiskal tahun depan disetel tidak terlalu ekspansif dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari asumsi yang dipakai dalam APBN 2018.

Presiden Joko Widodo menyodorkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2019 dan nota keuangan di DPR, Kamis (16/8/2018). Angka ini lebih rendah dari asumsi dalam APBN 2018 sebesar 5,4%.

“Gambaran dan proyeksi perekonomian Indonesia yang akan menjadi landasan dalam menyusun asumsi dasar perhitungan RAPBN tahun 2019 diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang,” jelasnya.

Pihaknya menjanjikan pertumbuhan tersebut akan semakin adil dan merata. Hal ini dilakukan dengan mendorong makin cepat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan, dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

Selain itu, pemerintah menegaskan akan terus memperkuat usaha ultra mikro, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi. Hal ini dibarengi dengan upaya menekan ketimpangan antardaerah dan memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan.

Melihat dari sisi sektoral, pemerintah akan mendorong sektor-sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan mempu menciptakan kesempatan kerja. Pemerintah juga akan mendorong pihak swasta untuk semakin berperan.

Jokowi berujar semakin berkembangnya kelas menengah akan membuat pasar domestik menjadi lebih kokoh. Untuk itu, penguatan industri pengolahan perlu dikembangkan melalui penguatan industri hulu hingga hilir.

Dari sisi iklim investasi, menurutnya, pemerintah akan terus memperbaiki agar efisien dan terukur. Hal ini dilakukan melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi. Menurutnya, aspek ini penting untguk mengembangkan industri.

Industri yang diperkirakan terkena dampak positif itu terutama industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi, serta industri jasa. Termasuk di dalamnya juga industri berbasis digital yang bertumpu pada kualitas SDM yang produktif dan inovatif.

Jokowi berharap penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) dapat efektif mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Lebih dari itu, pemerintah berkomitmen menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

“Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan,” imbuhnya.

Sebagai bagian dari upaya menjaga konsumsi rumah tangga, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi pada rentang 3,5% plus minus 1%. Tingkat inflasi yang rendah, menurutnya, akan mendorong perekonomian domestik lebih efisien dan berdaya saing, serta menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Di sisi lain, pemerintah menyadari pada 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan nilai tukar rupiah. Berbagai faktor global seperti kebijakan moneter di Amerika Serikat dan Eropa serta perkembangan ekonomi China memberi pengaruh.

“Perlu kita sadari bersama bahwa tantangan ini tidak hanya dialami oleh rupiah, tetapi juga oleh banyak mata uang global. Nilai tukar rupiah tahun 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat,” jelasnya.

Berbagai kebijakan perdagangan serta kenaikan suku bunga di Amerika Serikat pada gilirannya juga berpengaruh pada pergerakan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Suku bunga SPN 3 bulan tahun depan diperkirakan mencapai rata-rata 5,3%.

Pada saat yang bersamaan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) pada 2019 diperkirakan mencapai rata-rata US$70 per barel. Pergerakan harga minyak ini akan banyak dipengaruhi geopolitik global, peningkatan permintaan, serta penggunaan energi alternatif.

Lifting minyak bumi pada 2019 diperkirakan mencapai rata-rata 750.000 barel per hari. Sementara, lifting gas bumi diperkirakan mencapai rata-rata 1,25 juga barel setara minyak per hari. Menurut Jokowi, perkiraan lifting didasarkan pada kapasitas produksi ke depan.

“Dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi 2019,” imbuhnya. (kaw)

Berikut ini ringkasan asumsi makro yang disodorkan pemerintah dalam RAPBN 2019: