KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Komwasjak Bantu Menkeu Awasi DJP, DJBC, dan BKF

Redaksi DDTCNews | Selasa, 04 April 2023 | 15:51 WIB
Komwasjak Bantu Menkeu Awasi DJP, DJBC, dan BKF

Rapat perdana Komwasjak periode 2023-2026. (foto:Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan)

JAKARTA, DDTCNews – Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) diharapkan bisa membantu menteri keuangan dalam pengawasan.

Sesuai dengan PMK 2/2023, Komwasjak sebagai lembaga independen yang membantu menteri keuangan dalam pengawasan dan pemberian rekomendasi strategis atas kebijakan dan administrasi perpajakan pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Pajak (DJP), dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

“Komwasjak bisa menjadi seperti fourth line of defence membantu menteri keuangan dalam mengawasi DJP, DJBC, dan BKF,” ujar Inspektur Jenderal Kemenkeu sekaligus Anggota Ex-Officio Komwasjak Awan Nurmawan Nuh, dikutip dari laman resmi Komwasjak, Selasa (4/4/2023).

Baca Juga:
Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Komwasjak periode 2023-2026 mengawali masa tugasnya dengan menyelenggarakan rapat perdana di ruang rapat Monitoring Room Komwasjak, lantai 14 Gedung Djuanda II. Seluruh anggota Komwasjak yang baru dilantik hadir dalam rapat tersebut.

Mereka adalah Amien Sunaryadi (ketua), Zainal Arifin Mochtar (wakil ketua), Setiawan Basuki (anggota), Estu Budiarto (anggota), Hendra Prasmono (anggota), serta Heru Pambudi (Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan Awan Nurmawan Nuh (Inspektur Jenderal Kemenkeu) sebagai anggota ex-officio.

Dalam rapat ini, selain perkenalan antaranggota Komwasjak dengan Sekretariat Komwasjak, ada pembahasan tugas, fungsi, dan proses bisnis baru sesuai dengan PMK 2/2023. Ada pula pemaparan kinerja periode sebelumnya menyangkut saran dan rekomendasi perpajakan.

Baca Juga:
Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Komwasjak dan Sekretariat Komwasjak harus bisa berkolaborasi dengan dengan unit eselon lainnya. “Kita menciptakan irama agar masing-masing lini pengawasan bisa harmonis,” kata Heru Pambudi.

Adapun fungsi Komwasjak adalah mengkaji setiap kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pula fungsi terkait dengan evaluasi risiko strategis, masukan rencana strategis, serta penerusan seluruh pengaduan terkait perpajakan.

Kemudian, ada pula fungsi terkait dengan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan, komunikasi dan/atau publikasi tugas dan fungsi Komwasjak, serta fungsi lain yang ditugaskan oleh menteri keuangan dan wakil menteri keuangan.

Baca Juga:
Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Terkait dengan penguatan Komwasjak, Amien Sunaryadi mengatakan dahulu, World Bank mempunyai konsep strengthening country systems. Jika ada suatu kelemahan, perlu diidentifikasi unit yang seharusnya bertanggung jawab atas kelemahan itu.

“Nah, unit ini yang diperkuat. Barangkali di Kemenkeu juga seperti itu,” katanya.

Komwasjak memperkuat pengawasan strategis di Kemenkeu. Pengawasan dilakukan dengan dukungan serta sinergi para pihak terkait untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan dan administrasi perpajakan serta mewujudkan eksosistem perpajakan yang lebih berkeadilan. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?