Komisi XI DPR Setujui Anggaran Kemenkeu 2025 senilai Rp53,19 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp53,19 triliun pada 2025.

Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP mengatakan pagu anggaran akan dibelanjakan untuk merealisasi berbagai program yang akan dijalankan Kemenkeu pada 2025. Terdapat 5 kelompok program rencana kerja yang akan dilaksanakan Kemenkeu pada tahun depan.

"Komisi XI menyetujui pagi anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp53,19 triliun," katanya di Gedung DPR, Senin (9/9/2024).

Lima program rencana kerja pada 2025 tersebut terdiri atas: kebijakan fiskal dan sektor keuangan; pengelolaan penerimaan negara; pengelolaan belanja negara; pengelolaan perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan risiko; serta dukungan manajemen.

Untuk program kebijakan fiskal, pagu anggarannya senilai Rp59,19 miliar, sedangkan untuk program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2,38 triliun. Kemudian, pada program pengelolaan belanja negara, pagu anggarannya senilai Rp45,45 miliar.

Sementara itu, untuk program perbendaharaan negara, kekayaan negara, dan risiko, pagu anggarannya senilai Rp238,13 miliar. Adapun pada program dukungan manajemen, pagu anggarannya mencapai Rp50,46 triliun.

Unit eselon I dengan pagu anggaran terbesar, yaitu Setjen dan BLU LPDP dengan anggaran Rp33,16 triliun. Setelahnya, Ditjen Perbendaharaan beserta BLU PIP, BLU BPDPKS, dan BLU BPDLH mendapatkan alokasi Rp7,7 triliun.

Sementara itu, Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mendapatkan pagu anggaran masing-masing senilai Rp6,9 triliun dan Rp3,51 triliun pada 2025.

Komisi XI, lanjut Dolfie, meminta menteri keuangan untuk memperkuat, sekaligus mempertajam pedoman penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada setiap kementerian atau lembaga.

Dari langkah tersebut, dia berharap pemerintah memiliki kerangka kerja yang logis untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kerangka kerja yang logis ini akan diimplementasikan pada penyusunan APBN mendatang.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap menindaklanjuti catatan dari Komisi XI. Menurutnya, perbaikan mekanisme penganggaran juga bakal dibahas dengan Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN).

Mengenai pagu anggaran Kemenkeu, menkeu mengaku kementeriannya telah melaksanakan berbagai upaya efisiensi antara lain dalam manajemen SDM, perjalanan dinas, rapat, dan aset.

Meski demikian, terdapat beberapa program yang tetap harus direalisasikan tepat waktu seperti untuk kebutuhan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system.

"Permintaan kami pasti ada penjelasannya mengenai area investasi mana yang tidak nggak bisa ditunda. Namun, yang bisa kami efisienkan, bahkan dipotong dan disederhanakan, itu kami lakukan," ujar Sri Mulyani. (rig)