TAHUN POLITIK

Kinerja ASN Berisiko Terganggu di Tahun Politik, Ini Imbauan MenPAN-RB

Redaksi DDTCNews | Kamis, 31 Januari 2019 | 17:00 WIB
Kinerja ASN Berisiko Terganggu di Tahun Politik, Ini Imbauan MenPAN-RB

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menghadapi tantangan di tahun ini. Kontes pemilu dinilai berisiko menganggu kinerja para pegawai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dalam acara refleksi 2018 dan Resolusi 2019 KemenPAN-RB. Dia meminta agara para ASN dapat bersikap netral.

“2019 merupakan tahun politik yang sedikit banyak bisa menggangu ritme kerja kita. Karena itu, kita harus tetap netral, bebas dari segala kepentingan politik, dan fokus melaksanakan tugas-tugas sesuai amanah yang kita emban,” katanya di Aula KemenPAN-RB, Kamis (31/1/2019).

Baca Juga:
Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Lebih lanjut dia mengatakan agar ASN baik di pusat dan daerah untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2019. ASN, disebutnya, harus memprioritaskan kegiatan yang strategis agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara cermat, efektif dan efisien.

"KemenPAN-RB tidak bisa sendirian dalam menjalankan reformasi birokrasi, perlu dukungan semua stakeholder baik pusat dan daerah,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan perlunya bagi setiap kementerian/lembaga untuk memperbaiki kinerja dalam penggunaan anggaran. Hal ini dinilai krusial selain untuk menjaga efisiensi dalam belanja.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Apalagi, sambung Sri Mulyani, kinerja belanja KemenPAN- RB yang masih di bawah rata-rata nasional. Angka realisasi belanja sebesar 85% dari pagu anggaran 2018, masih lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 94%.

“Kita lihat kementerian lembaga terus memperbaiki eksekusi dari program yang dimiliki. Jadi, saya tidak akan mengatakan 85% itu jelek, tapi saya harap itu menunjukkan suatu semangat efisienasi dan kinerja yang tinggi. Pada 2019, semangat itu harus tetap dijaga," imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Kamis, 19 Desember 2024 | 08:40 WIB UTANG PEMERINTAH

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.680 Triliun hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra