Khusus Tahun Ini, Pemerintah Tarik Utang Lewat Backloading Strategy

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tercatat hanya menerbitkan surat berharga negara (SBN) neto senilai Rp157,9 triliun pada semester I/2023, atau 22,1% dari target pada APBN 2023. Penerbitan SBN neto yang rendah ini disebabkan oleh penerapan backloading strategy.

Dalam Laporan Semester I APBN 2023, pemerintah menyebut ada 5 hal yang dipertimbangkan dalam mengimplementasikan backloading strategy pada tahun ini. Pertama, kebutuhan belanja pemerintah pada tahun ini cenderung lebih banyak pada semester II/2023.

"Pada April 2023 terjadi perlambatan kinerja serapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya yang dipengaruhi hari libur dan cuti bersama nasional yang menyebabkan efektif hari kerja hanya 12 hari," tulis pemerintah dalam laporannya, dikutip pada Selasa (11/7/2023).

Akibat kondisi tersebut, pemerintah menyesuaikan target lelang SBN sehingga saldo kas negara tetap berada pada level optimal.

Kedua, pengadaan utang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan nonutang dan pembiayaan utang jatuh tempo. Kebutuhan tersebut harus diperhitungkan sehingga pemerintah terhindar dari risiko gagal bayar.

Volatilitas Pasar Keuangan

Ketiga, volatilitas pasar keuangan akibat ketidakpastian global. Menurut pemerintah, faktor global memberikan dampak terbatas terhadap pasar SBN domestik seiring dengan tingginya likuiditas dari perbankan, asuransi, dan investor individu.

Keempat, saldo kas pemerintah yang bersumber dari saldo anggaran lebih (SAL) cenderung tinggi. Dengan defisit APBN 2022 sebesar 2,35% dari PDB, pemerintah memiliki SAL yang cukup tinggi sehingga bisa mengalihkan strategi dari frontloading strategy ke backloading strategy.

Kelima, penerbitan SBN pada semester I/2023 melalui lelang dilakukan dengan mengutamakan seri-seri benchmark. Langkah ini diambil untuk mengembangkan pasar SBN.

Pada semester II/2023, total SBN neto yang diterbitkan pemerintah diperkirakan hanya Rp205,1 triliun sehingga total SBN neto yang diterbitkan sepanjang 2022 diperkirakan mencapai Rp362,9 triliun atau hanya setengah dari target awal.

Rendahnya penerbitan SBN neto didukung oleh pendapatan negara yang pada tahun ini bakal lebih tinggi dari target awal, yakni mencapai Rp2.637,24 triliun, dan adanya penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp229,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. (rig)