Ketua MPR: DJP Hadapi Dua Tantangan Besar Tahun Ini

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan Ditjen Pajak (DJP) menghadapi tantangan yang luar biasa pada tahun ini dalam mengumpulkan penerimaan pajak.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengungkapkan tantangan pertama yang dihadapi adalah mengumpulkan penerimaan pajak di tengah situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, tantangan ini merupakan kelanjutan dari situasi serupa pada tahun lalu.

"Petugas pajak tengah berjibaku memenuhi kebutuhan bangsa ini dengan tantangan besar di masa pandemi," katanya dalam acara Podcast Rujak Kanwil DJP Jakarta Timur dikutip Jumat (12/3/2021).

Bamsoet menuturkan kinerja penerimaan pajak dipengaruhi dengan situasi ekonomi dan pada masa pandemi ini tekanan ekonomi berimplikasi pada kinerja realisasi penerimaan pajak.

Menurutnya, fiskus di DJP tidak sendirian menghadapi tantangan tersebut. Pasalnya 215 petugas pajak di negara lain juga mengalami hal yang sama akibat pandemi Covid-19 yang menekan perekonomian.

Namun, dia meyakini tantangan untuk mengumpulkan penerimaan pada tahun ini bisa diemban dengan baik. Berkaca pada kinerja penerimaan tahun lalu yang melewati angka psikologis Rp1.000 triliun, Bambang yakin kinerja penerimaan akan jauh lebih baik dari 2020.

"Pada awal pandemi penerimaan pajak sudah bisa lebih dari Rp1.000 triliun merupakan prestasi yang luar biasa," terangnya.

Kemudian tantangan kedua yang tidak kalah berat adalah memastikan DJP tidak kehilangan kepercayaan dari wajib pajak. Menurutnya, isu hukum yang berkembang belakangan ini ikut memberikan pengaruh sehingga harus diantisipasi oleh otoritas pajak.

Oleh karena itu, salah satu dukungan yang diberikan kepada DJP adalah ikut mendorong masyarakat patuh dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunan. Menurutnya, dengan bayar dan lapor pajak menjadi bukti peran aktif warga negara dalam pembangunan bangsa dan negara.

"Berbagai isu yang berkembang saat ini bisa mendorong wajib pajak ragu untuk membayar pajak. Petugas pajak harus yakinkan bahwa bayar pajak merupakan kewajiban semua dan uang pajak yang dibayarkan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat," imbuhnya. (Bsi)