Ketimbang Cukai Minuman Manis, Pengusaha Usul Kenaikan Tarif PPnBM

JAKARTA, DDTCNews - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) meminta pemerintah berhati-hati dalam mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan MBDK tidak dapat dianggap sebagai faktor tunggal penyebab tingginya prevalensi penyakit tidak menular berupa diabetes dan obesitas. Di sisi lain, lanjutnya, potensi penerimaan negara dari cukai MBDK juga tidak terlampau besar.

"Kalau pemerintah mau nyari sumber fiskal tambahan, menurut saya banyak barang-barang mewah yang [pajaknya] dinaikkan saja. Karena kelas menengah atas itu mampu, kok," katanya, dikutip pada Sabtu (7/10/2023).

Adhi mengatakan PPnBM biasanya diterapkan atas dasar prinsip keadilan karena menyasar produk yang hanya dikonsumsi kelompok tertentu. Dengan tarif PPnBM yang tinggi, artinya kelompok menengah ke atas bakal berkontribusi lebih besar pada penerimaan negara.

Dia menilai beberapa produk yang layak dikenakan tarif PPnBM tinggi antara lain tas dan arloji mewah. Meski harganya makin mahal karena kena pajak tinggi, orang-orang kaya akan tetap mampu untuk membelinya.

Ketika menaikkan tarif PPnBM, lanjutnya, pemerintah juga akan lebih mudah mendapat tambahan penerimaan senilai target cukai MBDK tahun ini.

Di sisi lain, Adhi menjelaskan pengenaan cukai MBDK berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila konsumsi menurun, keberlanjutan industri minuman juga ikut terpengaruh.

"Kalau mau begitu, masyarakat bawah kita jaga, [sedangkan] masyarakat atas punya uang ya berkontribusi buat negara," ujarnya.

Pemerintah mulai menyampaikan rencana pengenaan cukai MBDK kepada DPR pada 2020. Pemerintah dan DPR pun mulai mematok target penerimaan cukai MBDK pada APBN 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Melalui Perpres 98/2022, target itu kemudian direvisi menjadi Rp1,19 triliun. Adapun untuk 2023, target penerimaannya ditetapkan senilai Rp3,08 triliun atau naik 158,82% dari target tahun lalu senilai Rp1,19 triliun. (sap)