Ketentuan Tax Allowance Bakal Direvisi Lagi, Ini Pokok Perubahannya

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu akan memperbarui insentif tax allowance. Simplifikasi aturan main menjadi poin utama revisi ketentuan insentif.

Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu mengatakan pembaruan atas PP No.9/2016 dilakukan agar pelaku usaha lebih tertarik untuk memanfaatkan fasilitas tax allowance. Arah dari revisi aturan tersebut akan serupa dengan insentif tax holiday.

“Revisi tax holiday dengan PMK 35/2018 itu sangat signifikan. Aturan yang sama akan kita terapkan untuk tax allowance,” katanya di Kantor Bank Indonesia (BI), Senin (12/8/2019).

Rofyanto menjelaskan aspek yang hendak ditiru dari revisi aturan tax allowance adalah meminimalkan peran pemerintah dalam keputusan pemberian fasilitas. Selama ini, insentif tax allowance masih memerlukan keputusan antarkementerian/lembaga.

Hal ini berbeda dengan skema tax holiday yang lewat PMK 35/2018 sudah terintegrasi dengan sistem perizinan online single submission (OSS). Minimnya intervensi otoritas membuat pelaku usaha semakin tertarik untuk memanfaatkan insentif yang disediakan.

“Jadi, untuk tax allowance akan sama yaitu melalui OSS. Jadi, artinya, selama sektor industri ada dalam list, itu bisa langsung diberikan. Jadi kita coba kurangi keterlibatan pemerintah dalam memberikan fasilitas,” ungkapnya.

Seperti diketahui, sejak PMK 35/2018 berlaku, sudah 31 wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tax holiday. Nilai komitmen investasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp354,7 triliun dan akan menyerap 22.037 tenaga kerja.

Sementara itu, fasilitas tax allowance melalui payung hukum PP No.9/2016 menghimpun komitmen investasi senilai Rp285,8 triliun. Fasilitas tax allowance ini diberikan pemerintah kepada 180 wajib pajak dengan menerbitkan 158 surat keputusan (SK).

Fasilitas tax allowance tersebut sudah direalisasikan oleh 71 wajib pajak melalui 82 SK. Adapun nilai realisasi investasi yang dilakukan melalui insentiftax allowance ini senilai Rp181,6 triliun. (kaw)