Ketentuan Dokumen Cukai dan Pelengkap Cukai Diubah, Begini Kata DJBC

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 156/2022 yang mengubah ketentuan mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai pada PMK 140/2012.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan perubahan ketentuan tersebut diperlukan untuk mempertegas ketentuan mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai. Di sisi lain, perubahan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan DJBC dan para pelaku usaha di bidang cukai tentang simplifikasi dan penyelarasan administrasi terhadap perkembangan zaman.

"Tujuan akhirnya adalah untuk untuk memenuhi segala ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," katanya, dikutip pada Senin (21/11/2022).

Nirwala mengatakan PMK 156/2022 mengatur dokumen cukai dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir. Perinciannya, dokumen cukai bentuk data elektronik dapat disampaikan dengan 2 cara, yaitu melalui aplikasi berbasis webform atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh DJBC dan/atau menggunakan sistem pertukaran data elektronik (PDE).

Sementara itu, dokumen cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, dapat disampaikan dengan menyerahkan langsung ke kantor atau melalui media lain seperti surat elektronik, ekspedisi, jasa kurir, dan lainnya.

Dia menyebut dokumen cukai yang disampaikan dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku. Persyaratan tersebut yakni dokumen cukai telah diberikan nomor dokumen, serta dokumen telah diterima oleh sistem aplikasi atau telah diterima dan ditandasahkan oleh pejabat Bea Cukai atau diterbitkan oleh pejabat Bea Cukai yang berwenang.

Kemudian untuk mempermudah pelaksanaannya di lapangan, Nirwala menyebut PMK 156/2022 turut mengatur tentang klasifikasi dokumen cukai berdasarkan proses bisnisnya. Dokumen cukai dapat dibagi menjadi 4 klaster, yaitu perizinan cukai, produksi barang kena cukai, penyelesaian (settlement) cukai, dan perdagangan barang kena cukai.

Sejalan dengan keluarnya kebijakan tersebut dan untuk memastikan efektivitas implementasinya di lapangan, Kemenkeu melalui DJBC juga terus berkomitmen melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha di bidang cukai.

"Kami akan berupaya untuk memastikan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan di bidang cukai," ujarnya. (sap)