TUNJANGAN HARI RAYA

Ketentuan Difinalisasi, THR PNS dan TNI/Polri Cair H-10 Lebaran

Dian Kurniati | Senin, 19 April 2021 | 17:59 WIB
Ketentuan Difinalisasi, THR PNS dan TNI/Polri Cair H-10 Lebaran

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan personel Polri pada H-10 Idulfitri.

Airlangga mengatakan pemberian THR kepada ASN dan TNI/Polri tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Menurutnya, ketentuan mengenai pembayaran THR itu tengah difinalisasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"[Pembayaran THR] untuk ASN dan prajurit TNI/Polri ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani] dan dibayarkan H-10," katanya melalui konferensi video, Senin (19/4/2021).

Baca Juga:
Alternatif Optimalisasi PPN: Simulasi Ketika Threshold PKP Diturunkan

Airlangga mengatakan pemerintah telah memiliki sejumlah strategi untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan selama bulan puasa dan Idulfitri. Selain pada ASN dan TNI/Polri, para pegawai swasta juga akan menerima THR paling lambat H-7 Lebaran.

Pemerintah, sambungnya, telah menerbitkan Surat Edaran No. M/6/HK.04/IV/2021 yang mewajibkan pengusaha membayarkan THR kepada pekerjanya. Kemenaker juga akan segera membentuk posko untuk menerima aduan masyarakat mengenai pembayaran THR 2021.

"[THR] dibayar secara penuh, paling lama H-7," ujarnya.

Baca Juga:
Barang Kebutuhan Pokok Indonesia Bebas PPN, Bagaimana di Asean?

Program lainnya yang akan segera diluncurkan yakni Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan. Program ini akan terselenggara pada H-10 dan H-5 Idulfitri. Menurut Airlangga, pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim atas setiap transaksi pembelian produk lokal selama Harbolnas edisi Ramadan.

Adapun pada kelompok miskin dan rentan, pemerintah mempercepat penyaluran berbagai bantuan sosial beras selama Ramadan. Pemerintah menargetkan penyaluran dana perlindungan sosial senilai total Rp14,12 triliun pada kuartal II/2021, misalnya pada program keluarga harapan, kartu sembako, dan bantuan langsung tunai.

Airlangga berharap berbagai upaya tersebut mampu mengerek konsumsi masyarakat pada kuartal II/2021 agar kontraksi pertumbuhan ekonomi bisa berbalik menjadi positif.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 akan berkisar 4,5% hingga 5,3%. Sementara pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,07% karena pandemi Covid-19. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 19:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alternatif Optimalisasi PPN: Simulasi Ketika Threshold PKP Diturunkan

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:37 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kebutuhan Pokok Indonesia Bebas PPN, Bagaimana di Asean?

Kamis, 19 Desember 2024 | 09:29 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wacana Penurunan Batas Omzet PPh Final, UMKM Makin Terbebani?

Rabu, 18 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

World Bank Usul Threshold PKP dan PPh Final UMKM Turun Jadi Rp500 Juta

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak