Kepatuhan Lapor SPT di Kanwil Ini Capai 88%

SOLO, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Tengah II menyebutkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan sampai awal Mei 2021 mencapai 88,22%.

Kepala Kanwil DJP Jateng II Slamet Sutantyo mengatakan data sampai 3 Mei 2021 sebanyak 674.069 SPT tahun pajak 2020 sudah disampaikan kepada otoritas. Capaian tersebut memenuhi 88,22% dari target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebanyak 764.038 SPT.

"Terima kasih kepada para wajib pajak badan yang telah melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu. Kepatuhan penyampaian SPT merupakan poin penting untuk peningkatan penerimaan pajak," katanya dilansir dari laman resmi DJP, Senin (17/5/2021).

Slamet menjelaskan kinerja kepatuhan formal tertinggi diraih KPP Pratama Klaten. Realisasi penyampaian SPT Tahunan mencapai 59.365 SPT atau 118,15% dari target tahun ini 50.245 SPT. Capaian tersebut menjadikan KPP Pratama Klaten sebagai kantor pajak terbaik di Kanwil Jateng II.

Dia menyampaikan target kepatuhan yang sudah tercapai KPP Pratama Klaten menjadi prestasi di tengah pembatasan pelayanan tatap muka di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, KPP Pratama Klaten hanya memberikan pelayanan tatap muka langsung kepada 30 wajib pajak per hari.

Kepala KPP Pratama Klaten Luky Priyanto mengatakan pelayanan kepada wajib pajak dioptimalkan melalui saluran elektronik. Dia menyebutkan salah satu layanan perpajakan unggulan yang dilakukan melalui saluran WhatsApp.

Luky menambahkan komunikasi juga dijalin kepada wajib pajak terdaftar dengan rutin mengirim pesan WhatsApp kepada 15.824 wajib pajak. Pesan tersebut ikut mencantumkan nomor telepon Account Representative (AR), sehingga wajib pajak bisa melakukan komunikasi langsung dengan AR.

Selain itu, ada layanan penyampaian SPT secara dropbox atau disampaikan kepada kelurahan dan melalui Kantor Pos Indonesia. Untuk layanan dropbox SPT Tahunan melalui kantor kelurahan berlaku bagi 10 wilayah kelurahan yang lokasinya paling jauh dari KPP Pratama Klaten.

"Selain memberikan pelayanan dan konsultasi SPT Tahunan secara rutin melalui Kelas Pajak, kami juga melakukan pendampingan secara intensif terhadap Instansi vertikal pemerintah, Organisasi Perangkat Desa serta pemberi kerja yang memiliki jumlah karyawan besar," imbuhnya. (Bsi)