Kepala BKPM: Efek Super Tax Deduction Bakal Terasa 6 Bulan Lagi

JAKARTA, DDTCNews – Insentif pajak berupa super tax deduction dianggap sebagai instrumen krusial dalam mempercepat laju investasi. Efek dari insentif ini diklaim akan langsung terasa dalam 6 bulan setelah diberlakukan secara penuh oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong saat merilis realisasi investasi pada semester I/2019. Fasilitas fiskal untuk kegiatan vokasi dan riset tersebut disambut baik oleh investor.

“Super tax deduction ini sangat diapresiasi investor dan kalangan korporasi. Saya yakin ini akan membantu untuk mendongrak lagi nilai investasi yang masuk untuk enam bulan ke depan,” katanya di Kantor BKPM, Selasa (30/7/2019).

Mantan Menteri Perdagangan tersebut menyatakan super tax deduction dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menggairahkan pelaku usaha untuk masuk ke ranah pendidikan dan riset. Aspek ini belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha di dalam negeri.

Menurutnya, diskon penghitungan PPh badan sebesar 200% untuk kegiatan vokasi dan 300% untuk kegiatan riset sangat menarik bagi investor. Saat ini, eksekusi oleh pemerintah untuk merealisasikan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas tersebut menjadi krusial.

“Insentif pajak ini saya sangat apresiasi karena untuk pengeluaran investor atau korporasi di bidang pelatihan seperti vokasi bisa mengurangi basis penghitungan PPh badan dua kali lipat. Demikian juga untuk pengeluaran di bidang riset untuk setiap US$1 bisa dipotong sampai US$3,” paparnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah merilis payung hukum pemberian insentif pajak untuk kegiatan Vokasi dan litbang berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019. Bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja dan pemagangan alias vokasi dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran.

Adapun pelaku usaha dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kini, aturan terkait tata cara pemberian insentif super tax deduction tersebut tengah dinantikan pelaku usaha. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjanjikan beleid dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) akan rilis dalam waktu dekat. (kaw)