Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand menyebutkan setidaknya akan ada sebanyak 20 perusahaan digital besar di luar negeri yang akan mendaftar diri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN).

Dirjen Pendapatan Ekniti Nitithanprapas mengatakan otoritas telah bersiap mengenakan PPN 7% atas transaksi layanan digital mulai 1 September 2021. Pengenaan PPN atas transaksi elektronik ini untuk menciptakan kesetaraan bagi pengusaha Thailand yang selama ini patuh membayar pajak.

"Perusahaan layanan elektronik akan bertanggung jawab atas pembayaran PPN termasuk yang menawarkan layanan unduhan untuk film, game, stiker, layanan perantara, dan iklan," katanya, Senin (26/7/2021).

Ekniti menuturkan otoritas sudah mengembangkan saluran online yang mempermudah perusahaan mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN. Melalui saluran itu, perusahaan juga bisa menyetorkan PPN yang dipungut secara langsung kepada Direktorat Pendapatan.

Dia menilai sebagian besar perusahaan memiliki komitmen untuk patuh kepada hukum dan bersedia memungut PPN. Otoritas akan menunjuk perusahaan elektronik luar negeri dengan pendapatan tahunan lebih dari 1,8 juta baht atau setara dengan Rp839,6 juta sebagai pemungut PPN.

Di sisi lain, otoritas juga menggunakan proses pascaaudit untuk memeriksa penyetoran PPN layanan digital. Thailand berencana menambah daftar sekitar 60 negara di dunia yang telah mengadopsi pajak layanan elektronik.

Departemen Pendapatan memperkirakan penerimaan pajak dari layanan elektronik akan mencapai lebih dari 5 miliar baht atau sekitar Rp2,33 triliun per tahun. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, banyak masyarakat telah beralih dari layanan konvensional menjadi digital.

Saat ini, Departemen terus mendorong pengesahan undang-undang khusus yang mengatur pajak layanan elektronik. RUU tersebut telah disetujui kabinet dan sedang dibahas bersama DPR.

"Pemberlakuan UU Pajak Layanan Elektronik adalah bagian dari reformasi pajak yang sedang berlangsung untuk meningkatkan pendapatan dan memastikan perlakuan yang adil untuk semua [wajib pajak]," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)