Kenaikan Tarif PPN Berdampak ke Indeks Kepercayaan Industri

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian menilai kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 akan berdampak pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI).

Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan para pengusaha telah mengantisipasi dampak kenaikan tarif PPN terhadap kinerja industri pada tahun depan. Menurutnya, kenaikan PPN 12% berpotensi berdampak terhadap penurunan utilisasi industri manufaktur sekitar 2%-3%.

"Tapi penurunan utilisasi tersebut sudah diantisipasi dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi oleh pemerintah," katanya, dikutip pada Selasa (31/12/2024).

Febri menuturkan pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk meredam dampak kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian.

Di sektor manufaktur, beberapa insentif disiapkan untuk mendukung para pelaku sektor manufaktur dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta untuk menjaga daya beli masyarakat.

Insentif tersebut diberikan untuk mendorong sisi produksi dan permintaan. Beberapa di antaranya yakni PPN ditanggung pemerintah (DTP) dan pembebasan bea masuk untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), serta pembebasan bea masuk dan PPnBM 15% ditanggung pemerintah atas impor CBU/CKD mobil listrik tertentu.

Selain itu, ada insentif PPnBM sebesar 3% DTP untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid yang mengikuti program low carbon emission vehicle (LCEV) dan insentif pembiayaan industri padat karya sebesar 3% yang bertujuan membantu para pelaku industri dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam revitalisasi mesin.

Berdasarkan laporan dari pelaku usaha, Febri menyebut banjir produk impor murah sebetulnya lebih memberatkan bagi industri ketimbang kenaikan tarif PPN.

Sebab, banjir impor ini dapat menurunkan utilisasi hingga 10% yang dapat mengakibatkan industri kalah bersaing, kemudian kolaps, dan melakukan PHK.

Sebagai ilustrasi, kenaikan PPN 12% akan menaikkan harga bahan baku dan bahan penolong, tetapi industri bisa menyesuaikan dengan menurunkan utilisasi sedikit dan menaikkan harga jual produk manufakturnya. Namun, industri sulit menurunkan harga jual bila bersaing dengan produk impor yang sangat murah.

Penurunan IKI pun masih disebabkan oleh pemberlakuan relaksasi impor. IKI Desember 2024 tercatat sebesar 52,93 atau turun 0,02 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya, walaupun masih dalam posisi ekspansif. Menurut Febri, kinerja IKI seharusnya dapat lebih tinggi lagi.

"Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian mendorong agar kementerian/lembaga lain untuk merealisasikan kebijakan pro industri, terutama pembatasan impor produk jadi," ujarnya. (rig)