Kenaikan Cukai Rokok Didesain Multiyears, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memberikan penjelasan terkait dengan rencana kenaikan tarif cukai rokok dalam 2 tahun sekaligus, yaitu rata-rata naik sebesar 10% pada 2023 dan 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif cukai diperlukan untuk mendukung prevalensi merokok, terutama pada anak. Berdasarkan RPJMN 202-2024, prevalensi merokok anak ditargetkan turun menjadi 8,7%.

"Ini sesuai dengan target kita untuk mengurangi dan mengontrol prevalensi merokok anak sesuai dengan RPJMN," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (12/12/2022).

Sri Mulyani menuturkan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok secara umum telah mempertimbangkan 4 pilar antara lain pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, pengendalian rokok ilegal, dan penerimaan negara.

Mengenai tarif cukai rokok yang kenaikannya diumumkan 2 tahun sekaligus, menkeu memandang kebijakan tersebut bakal lebih memberikan kepastian kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dia menjelaskan kebijakan tarif cukai rokok juga telah memberikan keberpihakan untuk sigaret kretek tangan (SKT). Hal ini juga dilakukan mengingat industri SKT telah menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan bahan baku lokal.

Dalam hal ini, tarif cukai untuk rokok jenis SKT direncanakan hanya sebesar 5% pada 2023 dan 2024. "Ini karena keberpihakan terhadap tenaga kerja, dan terutama untuk para petani," ujar Sri Mulyani.

Menteri keuangan menambahkan penyesuaian batasan minimum harga jual eceran (HJE) rokok bakal memperhatikan perkembangan harga di pasar dan rata-rata kenaikan tarif cukai pada 2023 dan 2024.

Dengan kenaikan tarif cukai dan HJE, prevalensi merokok pada anak diestimasi akan turun menjadi 8,92% pada 2023 dan 8,79% pada 2024.

Indeks kemahalan rokok ditargetkan naik menjadi 12,46% pada 2023 dan 12,35% pada 2024. Selain itu, kebijakan cukai ini diharapkan mendukung tercapainya target penerimaan cukai hasil tembakau senilai Rp232,58 triliun pada 2023. (rig)