EKONOMI INDONESIA

Kemudahan Investasi Dorong Pendapatan Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 Maret 2018 | 08:20 WIB
Kemudahan Investasi Dorong Pendapatan Pajak

CILEUNGSI, DDTCNews – Kebijakan pemerintah berupa fasilitas kawasan berikat serta Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) tidak hanya mendorong peningkatan kegiatan ekspor nasional. Tapi juga punya efek positif untuk penerimaan negara dari sektor pajak.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kunjungan kerja di PT Samick Indonesia, Bogor, Selasa (27/3). Selain dua poin tersebut ada juga peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja lokal yang berdampak pada bergeliatnya perekonomian daerah.

"Fasilitas kawasan berikat dan KITE mampu menyumbang pajak sebesar Rp64,9 triliun dan penerimaan pajak daerah Rp8,7 triliun," katanya.

Baca Juga:
Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Sementara itu dari sisi kinerja ekspor, Sri Mulyani menjelaskan dari kajian bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) dua fasilitas ini punya kontribusi bagi volume ekspor Indonesia. Berdasarkan hasil dari kajian tersebut menunjukkan jika ekspor dari kawasan berikat dan KITE mencapai US$ 54,8 miliar atau 37,7% dari total ekspor nasional.

"Mereka melakukan ekspor, namun kadang-kadang masih mengimpor bahan baku. Namun berdasarkan studi, rasio antara ekspor dengan impor nasional di perusahaan-perusahaan kawasan berikat dan KITE adalah 3,04 kali. Artinya kalau impor 1, yang diekspor 3 kali lipat," terang Sri Mulyani.

Sementara itu, dari sisi investasi, pada 2016 perusahaan yang berada di kawasan berikat dan KITE telah melakukan investasi sebesar Rp165 triliun. Dengan investasi tersebut secara efektif menyerap tenaga kerja sebanyak 2,1 juta orang.

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

"Angka penyerapan tenaga kerja ini setara dengan 13,5% dari seluruh tenaga kerja industri nasional," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan kebijakan pemberian fasilitas ini akan terus dilanjutkan dan akan berfokus pada pengembangan pusat logistik berikat (PLB). Melalui kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki skor kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia terutama dari sisi alur distribusi logistik nasional. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:30 WIB KILAS BALIK 2024

Mei 2024: Fitur e-Bupot Diperbarui, Insentif Perpajakan di IKN Dirilis

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target