KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Siapkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

Muhamad Wildan | Jumat, 16 Juni 2023 | 10:30 WIB
Kemenkeu Siapkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews – Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah mengembangkan aplikasi bernama Indonesia Financial Reporting Single Window (IFRSW).

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan pengembangan IFRSW tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"UU PPSK meminta laporan keuangan itu bisa dimodernisasi," katanya saat rapat bersama Komisi XI, dikutip pada Jumat (16/6/2023).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Melalui IFRSW, lanjut Heru, penyampaian laporan keuangan oleh pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) nantinya dilakukan secara satu pintu sehingga proses bisnis dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Penyampaian Laporan Keuangan Harus Sesuai Dengan Standar

Seperti diatur dalam Pasal 271 UU PPSK, pelaku usaha sektor keuangan dan pihak yang memiliki interaksi bisnis dengan sektor keuangan harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan.

Dalam rangka mendukung kewajiban penyampaian laporan keuangan tersebut, pemerintah dapat membentuk atau menunjuk platform bersama laporan keuangan atau financial reporting single window (FRSW).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"Penyampaian laporan keuangan melalui FRSW…tidak menghilangkan kewenangan kementerian, lembaga, atau otoritas terkait untuk meminta laporan keuangan secara langsung kepada entitas pelapor sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya," bunyi Pasal 272 ayat (2) UU PPSK.

Pelaku usaha sektor keuangan dan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan akan bertanggung jawab atas laporan keuangan yang disampaikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan, standar laporan keuangan, hingga platform bersama laporan keuangan akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah lewat peraturan pemerintah. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak