Kemenkeu Serahkan LKPP 2023, BPK Ingatkan Ini kepada Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menyerahkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam pertemuan itu, Ketua BPK Isma Yatun meminta pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran. Sebab, realisasi anggaran yang tinggi masih belum diikuti dengan tercapainya sasaran prioritas pembangunan.

"BPK meminta pemerintah terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN sehingga LKPP selaras dengan kualitas capaian hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat," katanya, dikutip pada Minggu (31/3/2024).

Isma menegaskan APBN pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, penggunaannya harus dipertanggungjawabkan.

"LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN seharusnya dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara," ujar Isma.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kinerja APBN 2023 mendapatkan berbagai tekanan dari dinamika geopolitik, perlemahan ekonomi global, suku bunga dan inflasi yang tinggi, serta perubahan iklim. Meski begitu, kinerja penerimaan tetap positif.

"Khusus untuk penerimaan pajak mencapai hattrick 3 kali berturut-turut di atas target APBN sejak tahun 2021, 2022 dan 2023. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dari seluruh tim penerimaan negara," tuturnya.

Dari sisi belanja, APBN 2023 digunakan untuk melindungi masyarakat lewat program perlindungan sosial, anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Kami juga berharap dukungan dari BPK untuk terus memberikan opini yang sesuai dengan kualitas dari LKPP dan LKKL. Tentunya, kami harap WTP untuk tahun 2023 sehingga betul-betul husnul khatimah dari BPK," kata Sri Mulyani. (rig)