Kemenkeu Bakal Atur Pembagian Beban Subsidi BBM dengan Pemda

JAKARTA, DDTCNews - Draf RUU APBN 2023 turut memuat ketentuan mengenai burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam hal terdapat kenaikan belanja subsidi serta kompensasi BBM.

Dalam Konsultasi Publik RUU APBN Tahun Anggaran 2023, Direktur Penyusunan APBN Dirjen Anggaran (DJA) Kemenkeu Rofyanto mengatakan pasal mengenai burden sharing bersifat antisipatif jika terdapat kenaikan kebutuhan subsidi.

"Misal, ICP US$100 ternyata naik menjadi US$120,00. Tentu, PNBP naik dan PNBP yang dibagihasilkan juga naik. Namun, subsidi pun bengkak dan kompensasi meningkat signifikan. Kami harap ini bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemda," katanya, Senin (25/7/2022).

Rofyanto menuturkan kondisi perekonomian pada 2023 masih dihadapkan oleh faktor ketidakpastian yang amat tinggi akibat disrupsi rantai pasok, meningkatnya tensi geopolitik, dan naiknya harga komoditas.

Beberapa negara maju seperti AS dan negara-negara Eropa juga diperkirakan mengalami resesi. China yang pertumbuhan perekonomiannya selalu kencang juga diperkirakan akan mengalami perlambatan akibat kebijakan Covid-19.

"Ada pembatasan ekonomi yang sangat ketat sehingga timbul disrupsi suplai itu," ujar Rofyanto.

Merujuk pada draf RUU, ketentuan mengenai burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk mengantisipasi adanya peningkatan belanja subsidi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19.

Pada pasal tersebut, pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP SDA yang dibagihasilkan dalam kondisi tertentu.

Kondisi tertentu yang dimaksud ialah kenaikan atau realisasi PNBP SDA yang dibagihasilkan yang diikuti dengan peningkatan subsidi atau kompensasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penghitungan burden sharing akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri keuangan (PMK). (rig)