PERUBAHAN APBN

Kemenkeu Antisipasi Perubahan Anggaran K/L

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Januari 2017 | 09:24 WIB
Kemenkeu Antisipasi Perubahan Anggaran K/L

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu membuat gambaran proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan anggaran di tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak sesuai rencana.

“Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:
Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Menurutnya, selama ini, perubahan program-program di luar rencana memengaruhi anggaran secara signifikan. Oleh karena itu, hal ini harus dibatasi.

"Saya merasa kita perlu membatasi K/L mengubah-ubah anggaran untuk program-program yang telah direncanakan. Karena selama ini kebebasan itu telah menciptakan loophole terhadap perencanaan dan penganggaran," jelasnya.

Pada sesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai perlu ada pengendalian pada masing-masing K/L agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan.

Menurutnya, baik Menkeu dan Menteri PPN sepakat untuk membuat sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel di masa-masa mendatang. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 10 November 2024 | 13:00 WIB APBN 2025

Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan K/L dan Pemda untuk Optimalkan Aset Negara

Rabu, 18 September 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pagu Sudah Dikunci, Penambahan K/L Tak Akan Tambah Anggaran Belanja

Sabtu, 31 Agustus 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?