PERUBAHAN APBN

Kemenkeu Antisipasi Perubahan Anggaran K/L

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Januari 2017 | 09:24 WIB
Kemenkeu Antisipasi Perubahan Anggaran K/L

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu membuat gambaran proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan anggaran di tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak sesuai rencana.

“Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga:
Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Menurutnya, selama ini, perubahan program-program di luar rencana memengaruhi anggaran secara signifikan. Oleh karena itu, hal ini harus dibatasi.

"Saya merasa kita perlu membatasi K/L mengubah-ubah anggaran untuk program-program yang telah direncanakan. Karena selama ini kebebasan itu telah menciptakan loophole terhadap perencanaan dan penganggaran," jelasnya.

Pada sesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai perlu ada pengendalian pada masing-masing K/L agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan.

Menurutnya, baik Menkeu dan Menteri PPN sepakat untuk membuat sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel di masa-masa mendatang. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 10 November 2024 | 13:00 WIB APBN 2025

Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan K/L dan Pemda untuk Optimalkan Aset Negara

Rabu, 18 September 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pagu Sudah Dikunci, Penambahan K/L Tak Akan Tambah Anggaran Belanja

Sabtu, 31 Agustus 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Wamenkeu Jelaskan Pentingnya Pertimbangan Demografi Saat Rancang APBN

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6