Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu membuat gambaran proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan anggaran di tiap-tiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak sesuai rencana.
“Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, selama ini, perubahan program-program di luar rencana memengaruhi anggaran secara signifikan. Oleh karena itu, hal ini harus dibatasi.
"Saya merasa kita perlu membatasi K/L mengubah-ubah anggaran untuk program-program yang telah direncanakan. Karena selama ini kebebasan itu telah menciptakan loophole terhadap perencanaan dan penganggaran," jelasnya.
Pada sesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai perlu ada pengendalian pada masing-masing K/L agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan.
Menurutnya, baik Menkeu dan Menteri PPN sepakat untuk membuat sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel di masa-masa mendatang. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.