APBN 2025

Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Muhamad Wildan | Minggu, 10 November 2024 | 13:00 WIB
Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merampungkan peraturan presiden (perpres) terkait dengan perincian APBN 2025 pada akhir bulan ini.

Setelah perpres mengenai perincian APBN 2025 selesai disusun, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk setiap kementerian/lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih akan diselesaikan dan diserahkan pada Desember 2024.

"Ini membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan K, L baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak. Apalagi banyak program-program baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Minggu (10/11/2024).

Baca Juga:
Hal-Hal yang Bakal Diteliti saat WP Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pengalokasian DIPA akan dilaksanakan sejalan dengan perpres-perpres terkait dengan beragam K/L yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Berbagai macam program quick wins dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebagian yang telah masuk APBN 2025 akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak awal pelaksanaan APBN 2025," ujar Suahasil.

Program-program quick wins yang sudah ditampung dalam APBN 2025 di antaranya makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, dan pembangunan RS berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun.

Baca Juga:
Keberatan soal Ketetapan PBB Ditolak, Pemohon Tak Dikenai Sanksi Denda

Selanjutnya, penuntasan TBC dengan anggaran Rp8 triliun, renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun.

"Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan, dan digodok oleh K/L-K/L tentu akan dibicarakan pada bulan ini supaya bisa dilaksanakan mulai awal 2025. Masing-masing K/L sekarang sedang bekerja," tutur Suahasil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 29 Januari 2025 | 12:30 WIB KAMUS BEA CUKAI

Apa Itu Auditee dalam Audit Kepabeanan dan Cukai?

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ingin Kenakan Bea Masuk 100 Persen atas Impor Semikonduktor

Rabu, 29 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Pensiun yang Tak Tercakup Pajak Minimum Global

Rabu, 29 Januari 2025 | 10:00 WIB INPRES 1/2025

Jenis-Jenis Belanja yang Disasar Prabowo untuk Dilakukan Efisiensi

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KURS PAJAK 29 JANUARI 2025 - 04 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Rabu, 29 Januari 2025 | 09:30 WIB KINERJA BUMN

Pertamina Hulu Rokan Setor Penerimaan Negara hingga Rp115 Triliun

Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Selasa, 28 Januari 2025 | 15:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat dan Bayar Deposit Pajak di Coretax DJP