Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merampungkan peraturan presiden (perpres) terkait dengan perincian APBN 2025 pada akhir bulan ini.
Setelah perpres mengenai perincian APBN 2025 selesai disusun, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk setiap kementerian/lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih akan diselesaikan dan diserahkan pada Desember 2024.
"Ini membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan K, L baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak. Apalagi banyak program-program baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Minggu (10/11/2024).
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pengalokasian DIPA akan dilaksanakan sejalan dengan perpres-perpres terkait dengan beragam K/L yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Berbagai macam program quick wins dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebagian yang telah masuk APBN 2025 akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak awal pelaksanaan APBN 2025," ujar Suahasil.
Program-program quick wins yang sudah ditampung dalam APBN 2025 di antaranya makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, dan pembangunan RS berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun.
Selanjutnya, penuntasan TBC dengan anggaran Rp8 triliun, renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun.
"Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan, dan digodok oleh K/L-K/L tentu akan dibicarakan pada bulan ini supaya bisa dilaksanakan mulai awal 2025. Masing-masing K/L sekarang sedang bekerja," tutur Suahasil. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.