APBN 2025

Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Muhamad Wildan | Minggu, 10 November 2024 | 13:00 WIB
Perpres Perincian APBN 2025 Ditargetkan Rampung pada Bulan Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merampungkan peraturan presiden (perpres) terkait dengan perincian APBN 2025 pada akhir bulan ini.

Setelah perpres mengenai perincian APBN 2025 selesai disusun, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk setiap kementerian/lembaga (K/L) pada Kabinet Merah Putih akan diselesaikan dan diserahkan pada Desember 2024.

"Ini membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan K, L baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak. Apalagi banyak program-program baru," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Minggu (10/11/2024).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pengalokasian DIPA akan dilaksanakan sejalan dengan perpres-perpres terkait dengan beragam K/L yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Berbagai macam program quick wins dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebagian yang telah masuk APBN 2025 akan dikeluarkan dalam bentuk DIPA dan dijalankan sejak awal pelaksanaan APBN 2025," ujar Suahasil.

Program-program quick wins yang sudah ditampung dalam APBN 2025 di antaranya makan bergizi gratis dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp3,2 triliun, dan pembangunan RS berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Selanjutnya, penuntasan TBC dengan anggaran Rp8 triliun, renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan lumbung pangan dengan anggaran Rp15 triliun.

"Yang masih belum masuk, masih di dalam perencanaan, dan digodok oleh K/L-K/L tentu akan dibicarakan pada bulan ini supaya bisa dilaksanakan mulai awal 2025. Masing-masing K/L sekarang sedang bekerja," tutur Suahasil. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya