KEBIJAKAN PAJAK

Kembangkan Produk, BUMN Farmasi Minta Kemudahan Fasilitas Perpajakan

Dian Kurniati | Sabtu, 22 Juni 2024 | 08:30 WIB
Kembangkan Produk, BUMN Farmasi Minta Kemudahan Fasilitas Perpajakan

Vaksin Covid-19 tiba di Kantor Pusat Bio Farma Bandung, Jabar. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, DDTCNews - Holding BUMN farmasi Bio Farma Group meminta pemerintah memberikan kemudahan untuk mengakses fasilitas perpajakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) produk.

Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya mengatakan holding BUMN farmasi salah satunya tengah berfokus melakukan penataan dan pengembangan produk. Menurutnya, kemudahan fasilitas perpajakan dalam litbang produk akan mendukung Bio Farma Group menjalan peran membangun ketahanan kesehatan nasional.

"[Bio Farma Group] mendorong kemudahan fasilitas perpajakan dalam penelitian dan pengembangan produk," katanya dalam rapat bersama DPR, dikutip pada Sabtu (22/6/2024).

Baca Juga:
Kemenkeu Thailand Susun RUU Financial Hub, Ada Insentif Pajaknya

Shadiq mengatakan Bio Farma Group telah menyusun inisiatif prioritas untuk memperbaiki kinerja perusahaan hingga 2034, yang secara umum terdiri atas restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis. Soal reorientasi bisnis, holding perusahaan tersebut tengah berupaya menata dan mengembangkan produk, menata fasilitas produksi dan integrated supply chain, serta mengajukan penyertaan modal negara (PMN).

Bio Farma Group pun memerlukan bantuan dari semua pemangku kepentingan untuk menjalan peran membangun ketahanan kesehatan nasional. Selain fasilitas perpajakan, Bio Farma juga mendorong peningkatan TKDN untuk produk farma yang bahan mentahnya telah diproduksi di dalam negeri; mendorong perlindungan impor atas bahan mentah yang dapat diproduksi di dalam negeri, serta mendorong public service obligation (PSO) untuk produksi yang hanya diproduksi perusahaan tersebut.

Mengenai fasilitas perpajakan, PMK 153/2020 sebetulnya telah mengatur wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu dapat memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia. Pengurangan ini terdiri atas 100% dari jumlah biaya riil dan tambahan pengurangan sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu.

Baca Juga:
Kemenperin: Pengembangan Artificial Intelligence Butuh Insentif Pajak

Terdapat 11 fokus litbang dan 105 tema litbang yang dapat diajukan untuk memperoleh fasilitas supertax deduction, termasuk farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan. Fasilitas supertax deduction ini diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan litbang.

Kriteria memperoleh fasilitas ini di antaranya melaksanakan kegiatan litbang untuk dengan tujuan memperoleh penemuan baru, berdasarkan konsep atau hipotesis orisinal, memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya, terencana dan memiliki anggaran, serta bertujuan menciptakan sesuatu yang dapat ditransfer secara bebas atau diperdagangkan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 21 Januari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin: Pengembangan Artificial Intelligence Butuh Insentif Pajak

Senin, 20 Januari 2025 | 16:37 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Target Hilirisasi, RI Tak Boleh Bergantung Pembiayaan Asing

Senin, 20 Januari 2025 | 10:30 WIB KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Ada Perang Tarif Trump, KEK Siap-Siap Sambut Relokasi Pabrik China

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:30 WIB DDTC TOWN HALL 2025

DDTC Town Hall: From Vision to Action, Empowering Tomorrow

Kamis, 23 Januari 2025 | 19:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dilaksanakan Mulai Bulan Depan

Kamis, 23 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Surat Keterangan PP 55/2022 di Coretax DJP

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:45 WIB DDTC TOWN HALL

Town Hall 2025, DDTC Apresiasi dan Dukung Pengembangan Karier Pegawai

Kamis, 23 Januari 2025 | 17:00 WIB KABUPATEN SUKOHARJO

Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Lebih Rendah, Bisa Dukung Ketahanan Pangan

Kamis, 23 Januari 2025 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sederet Kondisi yang Bikin WP Tidak Kena Denda Telat Lapor SPT Masa