INGGRIS

Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Juli 2019 | 10:34 WIB
Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kantor Teknologi dan Inovasi Veolia mendukung penelitian dari Imperial College London yang mengusulkan pajak kemasan plastik di Inggris dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan harga antara plastik daur ulang dan murni sekitar 500 pound sterling (sekitar Rp8,5 juta). Dengan adanya pajak, perbedaan harga menjadi 150 pound sterling. Melihat kondisi ini, produsen akan menggunakan plastik yang mengandung bahan hasil daur ulang.

“Beralih dari plastik murni untuk menggunakan alternatif plastik daur ulang sangat penting bagi lingkungan, masuk akal bagi keuangan, dan mencerminkan harapan publik,” kata Richard Kirkman, Kepala Teknologi dan Inovasi Veolia Inggris dan Irlandia, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:
Ini Alasan Pemerintah Tak Masukkan Target Cukai Plastik di APBN 2025

Selain berlaku untuk semua kemasan plastik dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%, pajak ini juga berlaku untuk kemasan tanpa isi yang diimpor ke Inggris.

Pajak kemasan plastik ini dirancang untuk menciptakan keadilan bagi perusahaan yang menggunakan plastik kemasan yang mengandung bahan daur ulang dan akan memungkinkan tambahan 2 juta ton kemasan untuk didaur ulang di Inggris.

Pengenaan pajak akan mendorong pihak yang menggunakan plastik virgin beralih ke plastik yang mengandung bahan daur ulang, atau mereka akan menghadapi denda pajak.

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Produk Plastik Ini

Adanya skema Ini pada akhirnya akan membuat biaya tersebut – pajak platik atau denda – diteruskan ke konsumen. Langkah ini akan membuat produk mereka lebih mahal dibandingkan dengan pihak yang memenuhi ambang batas kandungan bahan daur ulang sebesar 30%.

Laporan tersebut juga menyatakan polusi plastik disebabkan oleh kelebihan produksi plastik virgin. Dengan menciptakan lebih banyak permintaan untuk plastik daur ulang, limbah yang dihasilkan akan lebih sedikit.

“Sekarang tergantung pada pemerintah untuk menempuh dan mengadopsi kebijakan ini atau tidak. Saat ini belum tersedia bahan daur ulang untuk memenuhi keinginan ini. Namun, jika diterapkan, kita akan berinvestasi. Adanya pajak akan mempercepat permintaan ini,” ujar Kirkman seperti dilansir britishplastics.co.uk. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 10 Januari 2025 | 20:15 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Ini Alasan Pemerintah Tak Masukkan Target Cukai Plastik di APBN 2025

Jumat, 06 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Pemerintah Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Produk Plastik Ini

Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 10:30 WIB BELGIA

Uni Eropa Siapkan Retaliasi atas Kebijakan Bea Masuk Trump

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:29 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

100 Hari Prabowo, Sri Mulyani Sebut Bea Cukai Lakukan 6.187 Penindakan

Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji