INGGRIS

Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Juli 2019 | 10:34 WIB
Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kantor Teknologi dan Inovasi Veolia mendukung penelitian dari Imperial College London yang mengusulkan pajak kemasan plastik di Inggris dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan harga antara plastik daur ulang dan murni sekitar 500 pound sterling (sekitar Rp8,5 juta). Dengan adanya pajak, perbedaan harga menjadi 150 pound sterling. Melihat kondisi ini, produsen akan menggunakan plastik yang mengandung bahan hasil daur ulang.

“Beralih dari plastik murni untuk menggunakan alternatif plastik daur ulang sangat penting bagi lingkungan, masuk akal bagi keuangan, dan mencerminkan harapan publik,” kata Richard Kirkman, Kepala Teknologi dan Inovasi Veolia Inggris dan Irlandia, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:
Plastik Bakal Kena Cukai, UMKM Ingin Pemerintah Beri Produk Alternatif

Selain berlaku untuk semua kemasan plastik dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%, pajak ini juga berlaku untuk kemasan tanpa isi yang diimpor ke Inggris.

Pajak kemasan plastik ini dirancang untuk menciptakan keadilan bagi perusahaan yang menggunakan plastik kemasan yang mengandung bahan daur ulang dan akan memungkinkan tambahan 2 juta ton kemasan untuk didaur ulang di Inggris.

Pengenaan pajak akan mendorong pihak yang menggunakan plastik virgin beralih ke plastik yang mengandung bahan daur ulang, atau mereka akan menghadapi denda pajak.

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Adanya skema Ini pada akhirnya akan membuat biaya tersebut – pajak platik atau denda – diteruskan ke konsumen. Langkah ini akan membuat produk mereka lebih mahal dibandingkan dengan pihak yang memenuhi ambang batas kandungan bahan daur ulang sebesar 30%.

Laporan tersebut juga menyatakan polusi plastik disebabkan oleh kelebihan produksi plastik virgin. Dengan menciptakan lebih banyak permintaan untuk plastik daur ulang, limbah yang dihasilkan akan lebih sedikit.

“Sekarang tergantung pada pemerintah untuk menempuh dan mengadopsi kebijakan ini atau tidak. Saat ini belum tersedia bahan daur ulang untuk memenuhi keinginan ini. Namun, jika diterapkan, kita akan berinvestasi. Adanya pajak akan mempercepat permintaan ini,” ujar Kirkman seperti dilansir britishplastics.co.uk. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 09 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Plastik Bakal Kena Cukai, UMKM Ingin Pemerintah Beri Produk Alternatif

Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 04 Oktober 2024 | 08:27 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Urgensi Mengakhiri Penundaan Cukai Plastik

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN