INGGRIS

Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Juli 2019 | 10:34 WIB
Kemasan Plastik Minim Kandungan Daur Ulang Diusulkan Kena Pajak

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Kantor Teknologi dan Inovasi Veolia mendukung penelitian dari Imperial College London yang mengusulkan pajak kemasan plastik di Inggris dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%.

Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan harga antara plastik daur ulang dan murni sekitar 500 pound sterling (sekitar Rp8,5 juta). Dengan adanya pajak, perbedaan harga menjadi 150 pound sterling. Melihat kondisi ini, produsen akan menggunakan plastik yang mengandung bahan hasil daur ulang.

“Beralih dari plastik murni untuk menggunakan alternatif plastik daur ulang sangat penting bagi lingkungan, masuk akal bagi keuangan, dan mencerminkan harapan publik,” kata Richard Kirkman, Kepala Teknologi dan Inovasi Veolia Inggris dan Irlandia, seperti dikutip pada Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:
Pemerintah Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Produk Plastik Ini

Selain berlaku untuk semua kemasan plastik dengan kandungan daur ulang kurang dari 30%, pajak ini juga berlaku untuk kemasan tanpa isi yang diimpor ke Inggris.

Pajak kemasan plastik ini dirancang untuk menciptakan keadilan bagi perusahaan yang menggunakan plastik kemasan yang mengandung bahan daur ulang dan akan memungkinkan tambahan 2 juta ton kemasan untuk didaur ulang di Inggris.

Pengenaan pajak akan mendorong pihak yang menggunakan plastik virgin beralih ke plastik yang mengandung bahan daur ulang, atau mereka akan menghadapi denda pajak.

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Adanya skema Ini pada akhirnya akan membuat biaya tersebut – pajak platik atau denda – diteruskan ke konsumen. Langkah ini akan membuat produk mereka lebih mahal dibandingkan dengan pihak yang memenuhi ambang batas kandungan bahan daur ulang sebesar 30%.

Laporan tersebut juga menyatakan polusi plastik disebabkan oleh kelebihan produksi plastik virgin. Dengan menciptakan lebih banyak permintaan untuk plastik daur ulang, limbah yang dihasilkan akan lebih sedikit.

“Sekarang tergantung pada pemerintah untuk menempuh dan mengadopsi kebijakan ini atau tidak. Saat ini belum tersedia bahan daur ulang untuk memenuhi keinginan ini. Namun, jika diterapkan, kita akan berinvestasi. Adanya pajak akan mempercepat permintaan ini,” ujar Kirkman seperti dilansir britishplastics.co.uk. (MG-nor/kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 06 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Pemerintah Mulai Penyelidikan Antidumping Impor Produk Plastik Ini

Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar