Kemandirian Fiskal Masih Rendah, Meski Terbantu Pariwisata

SEMARAPURA, DDTCNews – DPRD Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali menyoroti rendahnya kemandirian fiskal daerah di akhir masa bakti I Nyoman Suwirta dan I Made Kasta sebagai bupati dan wakil bupati.

Hal ini menjadi bagian dari pandangan umum dewan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati akhir masa jabatan 2013-2018, Rabu (12/9/2018). Perkembangan sektor pariwisata belum cukup signifikan mendongrak pendapatan asli daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Klungkung, I Nengah Aryanta mengatakan porsi PAD masih kecil, sekitar 13,53% dari APBD Klungkung yang mencapai Rp1,1 triliun. Untuk menutup belanja pegawai yang mencapai Rp475 miliar saja, PAD itu masih belum mencukupi.

“Tentu dengan capaian itu, mencerminkan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Tingkat ketergantungan terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Badung masih tinggi,” katanya, seperti dilansir dari Bali Post, Kamis (13/9/2018).

Dia pun mengatakan ada ketergantungan fiskal pada Kabupaten Badung terkait dana bagi hasil atas pajak hotel dan restoran. Dengan demikian, Kabupetan Klungkung masih bergantung dana dari kabupaten tetangga dan juga dana transfer daerah.

Aryanta meminta agar pemerintahan selanjutnya dapat menggali potensi penerimaan baru untuk kas daerah. Langkah intensifikasi dan ekstensifikasi harus dijalankan, seperti penuntasan eks Galian C menjadi kawasan wisata terpadu, sesuai rencana tata ruang.

Selain itu, dia pun mengingatkan agar pemerintahan yang baru bisa merevitalisasi kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bagian laba atau keuntungan kepada daerah.

“Perlu ada upaya lebih maksimal lagi dalam mengelolan potensi pendapatan,” imbuhnya.

Dalam laporan pertanggungjawaban Bupati I Nyoman Suwirta disebutkan sektor pariwisata mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Tiga destinasi unggulan yakni Nusa Penida, Lembongan dan Ceningan telah menjadi mesin uang daerah dari sektor pariwisata. (kaw)