Kejar Target SPT dan PPS, Petugas Pajak Sampai Rela 'Tongkrongi' Kafe

PANDEGLANG, DDTCNews - Menjelang detik-detik terakhir periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021, Ditjen Pajak (DJP) terus melakukan upaya jemput bola. Salah satu jurus yang ditempuh, membuka pos-pos pelayanan pajak di tempat publik.

KPP Pratama Serang Barat, Banten misalnya membuka pojok pajak di sebuah kafe bernama D'Palma Resto and Coffee. Petugas pajak rela 'nongkrong' seharian di kafe demi mengajak pengunjung yang berdatangan untuk mau melaporkan SPT Tahunan pajaknya.

"Kegiatan ini dilakukan untuk mengamankan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan [2021]," tulis KPP Pratama Serang Barat dalam siaran pers, Kamis (31/3/2022).

Dikutip dari siaran pers DJP, pojok pajak dibuka di kafe guna menjangkau wajib pajak secara luas. Apalagi hari ini adalah batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Sementara untuk wajib pajak badan, batas waktu pelaporan SPT Tahunannya adalah 30 April 2022.

Selain menyosialisasikan pelaporan SPT Tahunan, petugas pajak juga mengenalkan program pengungkapan sukarela (PPS) kepada wajib pajak. PPS sendiri masih berlangsung hingga 30 Juni 2022 mendatang.

Seperti diketahui, sesuai dengan ketentuan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPS dibagi menjadi 2 skema kebijakan. Skema kebijakan I (perolehan harta 1985-2015) berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty.

Sementara untuk skema kebijakan II (perolehan harta 2016-2020) hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk melihat ketentuan mengenai PPS dalam UU HPP, simak ‘Perincian Ketentuan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak UU HPP’.

DJP mengatakan skema kebijakan II PPS memang hanya diberikan untuk wajib pajak orang pribadi dengan pertimbangan wajib pajak relatif sudah patuh dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang ada selama ini.

“Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan profil kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga PPS kebijakan II didesain untuk mendorong kepatuhan dan memperluas basis pemajakan wajib pajak orang pribadi,” imbuh DJP dalam laman resminya. (sap)