Kejar Target, Pemerintah Berharap pada SIN

JAKARTA, DDTCNews – Awal pekan ini, Senin (5/11), kabar datang dari pemerintah yang tampak terdesak untuk mengoptimalkan aktivitas pemungutan pajak melalui implementasi basis data dalam single identity number (SIN). Diprediksi, SIN mampu mendorong rasio dan penerimaan pajak.

Selanjutnya, kabar datang dari pengamat perpajakan DDTC yang menilai meski penerimaan sudah mencapai Rp1.015 triliun atau 71,32% dari target Rp1.424 triliun, tapi shortfall penerimaan pajak tahun 2018 yang berkisar Rp140 triliun sudah di depan mata.

Kabar lainnya datang dari Ditjen Bea dan Cukai yang tetap optimis target penerimaan tahun 2019 sebesar Rp165,5 triliun bisa terealisasi, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Berikut ringkasannya:

• SIN Masih Tahap Transisi:

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan penerapan SIN saat ini masih dalam tahap transisi. Dalam tahap ini, sementara wajib pajak bisa mengecek NPWP untuk mengetahui NIK atau sebaliknya. Robert memaparkan data kependudukan bagi otoritas pajak sangat dibutuhkan, karena bisa dimanfaatkan untuk menganalisa berbagai hal terkait kepatuhan pajak.

• Shortfall Hantui Penerimaan Pajak 2018:

Pengamat Perpajakan DDTC B. Bawono Kristiaji menegaskan walau pemerintah mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan, kontribusi triwulan terakhir selama periode 2013-2017 umumnya berkisar 25%-28% dari target tahunan. Dengan memperhatikan tren itu, Bawono mencatat penerimaan pajak hingga akhir tahun bisa berkisar Rp1.300 triliun. Adanya ancaman shortfall Rp140 triliun pada tahun 2018 membuat target penerimaan tahun depan yang dipatok sebesar Rp1.574 triliun menjadi semakin sulit.

• DJBC Optimis Target Cukai 2019 Dicapai:

Pelaksana Tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nugroho Wahyu Widodo mengaku optimis target penerimaan tahun depan bisa dicapai. Menurutnya intensifikasi cukai cairan rokok elektrik (liquid vape) dan ekstensifikasi melalui pengenaan cukai kantong plastik bisa mendorong penerimaan tahun depan.

• Pertumbuhan Produksi Masih Bisa Meningkat:

Kepala DDTC Fiscal & Research B. Bawono Kristiaji menjelaskan walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif cukai dan masih menggunakan regulasi yang berlaku saat ini, penerimaan cukai tahun 2019 masih bisa meningkat. Pasalnya produksi maupun permintaan tembakau tahun depan masih bisa bertumbuh lebih besar dibanding tahun 2018.

• Skema e-Bukpot Berjalan Bertahap:

Saat ini otoritas pajak tengah menerapkan skema elektronik bukti potong (e-bukpot) di Kanwil LTO, Kanwil Jakarta Khusus, dan KPP Madya di Jakarta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama memaparkan wajib pajak menerbitkan bukti pemotongan PPh 23/26 secara elektronik menggunakan aplikasi berbasis website yang sudah disediakan. Hal ini juga berlaku pada pelaporan SPT Masa PPh 23/26. Skema ini menurutnya bisa memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan pemotongan PPh 23/26. Dalam waktu dekat e-bukpot akan disosialisasikan kepada wajib pajak terkait.

• Dana Kelurahan Tidak Mensubstitusi Anggaran Sebelumnya:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana keluaran tidak mensubstitusi anggaran kelurahan yang telah dialokasikan oleh kabupaten atau kota. Melainkan dana ini sebagai tambahan dana terhadap anggaran yang sudah berjalan selama ini. Kabupaten atau kota wajib menganggarkan dana kelurahan minimal 10% dari APBD dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dalam implementasinya, dana kelurahan akan masuk terlebih dulu ke APBD, tidak langsung disalurkan ke kelurahan tanpa melewati APBD seperti halnya dana desa. (Amu)