Kejar Carbon Neutrality, Pemerintah Siapkan Peta Jalan Pajak Karbon

HELSINKI, DDTCNews – Pemerintah Finlandia tengah menyusun peta jalan pajak karbon. Perencanaan kebijakan ini melibatkan lembaga riset milik pemerintah, VTT Technical Research Center of Finland. Kerjasama dengan lembaga riset negara itu sebagai strategi untuk mencapai negara bebas karbon pada 2035 mendatang.

Menteri Keuangan Annika Saarikko menyampaikan peta jalan ini menjadi langkah pemerintah untuk merancang pengenaan pajak karbon. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi bidang energi dan sektor industri.

"Peta jalan yang dirancang sebagai acuan bagaimana seharusnya pajak karbon diterapkan. Acuan ini diterapkan seiring dengan maraknya penggunaan green technology dan efisiensi sumber daya alam baik pada rumah tangga maupun bisnis," ujar Menkeu Annika dikutip Tax Notes International, Selasa (23/11/2021).

Tak hanya ingin mencapai negara bebas karbon, Finlandia juga menargetkan beberapa kebijakan prolingkungan. Di antaranya, negara bebas emisi listrik, pengurangan produksi alat pemanas, pengurangan jejak karbon bangunan, promosi ekonomi sirkular, dan kebijakan bahan pangan ramah iklim.

Saat ini Menteri Lingkungan Krista Mikkonen mengetuai working group yang berfokus mencapai masyarakat bebas bahan bakar minyak (BBM) pertama di dunia. Selain itu, working group arahan Saarikko juga berfokus pada reformasi pajak atas sumber daya alam.

Working group tersebut juga telah mengajukan beberapa usulan kebijakan pajak. Beberapa di antaranya usulan kenaikan tarif pajak untuk bahan bakar alat pemanas dan penurunan pajak atas listrik untuk sektor industri hingga mencapai taraf minimum Uni Eropa.

Tak hanya itu, working group tersebut juga pernah mengajukan pencabutan diskon pajak sumber daya alam untuk industri yang menggunakan sumber daya alam secara intens. Usulan terakhir terkait pencabutan pengurangan pajak atas biaya dari aktivitas pertambangan.

Nantinya, working group arahan menteri keuangan tersebut akan diketuai oleh Dirjen Pajak Terhi Järvikare. Rencananya, working group dirancang akan banyak bekerja sama dengan menteri-menteri terkait seperti menteri lingkungan dan perubahan iklim, serta menteri agrikultur dan kehutanan. (sap)