Kebijakan Pajak Trump Perparah Praktik Penghindaran Pajak

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) mencatat setidaknya terdapat 55 korporasi besar AS yang tidak membayar pajak dalam beberapa tahun terakhir atau saat pemerintahan AS dipimpin Donald Trump.

Berdasarkan catatan ITEP, penghindaran pajak besar-besaran oleh korporasi disebabkan oleh relaksasi pajak pada Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) dan CARES Act yang disahkan pada masa pemerintahan Donald Trump.

"Dari laporan keuangan selama 3 tahun terakhir sejak disahkannya TCJA pada 2017 telah gagal dalam menutup celah hukum sehingga banyak dimanfaatkan untuk penghindaran pajak," tulis ITEP dalam keterangan resmi, Senin (5/4/2021).

Menurut ITEP, 55 korporasi yang sama sekali tidak membayar pajak tersebut memiliki penghasilan sebelum pajak sampai dengan US$40,5 miliar atau setara dengan Rp588,2 triliun pada 2020.

Dengan tarif pajak korporasi yang tercantum (statutory tax rate) sebesar 21%, 55 korporasi tersebut seharusnya membayar pajak minimal hingga US$8,5 miliar pada tahun lalu. Parahnya, korporasi itu juga mendapatkan tax rebate senilai US$3,5 miliar.

"Total keringanan pajak korporasi sepanjang 2020 mencapai US$12 miliar yang terdiri dari tax avoidance sejumlah US$8,5 miliar dan tax rebate senilai US$3,5 miliar," sebut ITEP.

Dengan demikian, ITEP menyimpulkan TCJA justru memperparah praktik penghindaran pajak oleh korporasi AS. " TCJA yang diusung Trump tidak berupaya untuk membatasi penghindaran pajak oleh perusahaan. TCJA justru mendorong penghindaran pajak," kata ITEP. (rig)