Kebijakan Pajak Jadi Polemik, Perdana Menteri Digugat Oposisi

PRAHA, DDTCNews – Kelompok politik Czech Pirate Party mengajukan gugatan hukum kepada Perdana Menteri (PM) Ceko Andrej Babiš menyusul komentarnya terkait dengan arah kebijakan pajak partai di media sosial.

"Kami akan melindungi reputasi partai kami melalui tindakan hukum di pengadilan," kata Anggota parlemen Czech Pirate Party Jakub Michále, dikutip pada Jumat (18/6/2021).

Gugatan hukum kepada perdana menteri bermula dari debat politik di media sosial. Melalui akun Twitter-nya, Babiš menilai kebijakan terhadap imigran seharusnya dilakukan sukarela. Namun, menurutnya, arah kebijakan yang diambil Czech Pirate Party justru berbeda.

Dia menilai kelompok politik Pirate di parlemen ingin memetakan kapasitas tempat tinggal penduduk yang kemudian dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak tambahan bagi kepemilikan properti. Warga yang kelebihan lahan properti nantinya diwajibkan menampung imigran.

Sementara itu, Michálek menyatakan kicauan perdana menteri termasuk dalam penyebaran berita bohong dan klaim yang tidak masuk akal. Untuk itu, upaya hukum ditempuh dengan masuk ke ranah praperadilan.

Partai menuntut perdana menteri menyampaikan permintaan maaf atas komentarnya perihal arah kebijakan partai bidang perpajakan dan imigran. Upaya hukum ditempuh agar tidak terjadi degradasi dalam politik Ceko.

Michálek menambahkan serangan terhadap kelompok politiknya merupakan bentuk ketakutan perdana menteri yang kehilangan dukungan politik dari para pembayar pajak sehingga menyebarkan kebohongan untuk mendapatkan dukungan publik.

"Kami pikir perdana menteri takut kehilangan kekuatan dan uang yang saat ini ia tarik dari kantong pembayar pajak. Tapi jalan kebohongan ini tidak dapat diterima," ujar Michálek seperti dilansir czechpoints.com.

Babiš sendiri menyatakan tidak akan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya perihal kebijakan perpajakan dan imigran Czech Pirate Party. Babiš justru lebih memilih upaya banding kepada pengadilan. (rig)