Kebijakan Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Ditentang Toyota & Honda

WASHINGTON, DDTCNews – Produsen mobil Jepang dan Eropa mengecam rencana Presiden AS Joe Biden untuk memberikan subsidi atas produksi kendaraan listrik yang dibuat oleh serikat pekerja dalam negeri.

Toyota Motor menilai kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Produsen mobil tersebut pun menyampaikan keluhannya dalam iklan pada sebuah surat kabar di AS.

“Rencana insentif tersebut menyatakan jika [konsumen] ingin membeli kendaraan listrik yang tidak dibuat Ford, General Motors atau Chrysler maka mereka harus membayar tambahan US$4.500," sebut Toyota dikutip dari asia.nikkei.com, Kamis (4/11/2021).

Pemerintah AS dan anggota parlemen Demokrat saat ini tengah berupaya menyelesaikan skema yang akan memberikan kredit pajak US$4.500 atau sekitar Rp64,45 juta untuk mobil listrik hasil rakitan dari pabrik serikat pekerja.

Subsidi diperkirakan mulai berlaku pada awal Januari 2022. Namun, subsidi tersebut mendapat protes dari berbagai pihak. Selain Toyota, Volkswagen dan Honda Motor juga menentang rencana subsidi tersebut lantaran tidak mencerminkan keadilan berusaha.

Tidak hanya itu, 25 diplomat dikabarkan telah mengirim surat kepada pemimpin senat dan DPR AS untuk menunjukkan pertentangan mereka atas insentif tersebut.

Sementara itu, Presiden United Auto Workers Ray Curry menyambut baik keringanan pajak tersebut. Dia menilai penyusunan kebijakan tersebut akan melindungi dan menciptakan lebih banyak pekerjaan serikat pekerja dengan gaji yang baik untuk tahun-tahun mendatang.

Presiden AS Joe Biden dan Demokrat di Kongres masih mencoba untuk menyepakati perincian dalam RUU yang mengatur soal subsidi tersebut. Pemerintah AS membutuhkan dukungan seluruh Senat Demokrat atas RUU tersebut. (vallen/rig)