Kebijakan Fiskal Diperketat, Menkeu Ini Sebut Tak Ada Lagi Bebas Pajak

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menyatakan bakal memperketat kebijakan fiskal pada 2025. Salah satu cara yang akan ditempug ialah dengan menghentikan pemberian pembebasan pajak pada tahun depan.

Menteri Keuangan Ho Duc Phoc mengatakan pemerintah perlu memulihkan APBN yang telah bekerja keras mendorong pemulihan ekonomi hingga 2024.

"Untuk membangun bandara, jalan raya, dan mereformasi gaji, kami perlu berinvestasi pada kapasitas keuangan publik. Oleh karena itu, kami harus menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat," katanya, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Phoc menuturkan pendapatan negara pada semester I/2024 telah melampaui VND1.000 triliun atau mencapai 61% dari target. Realisasi ini juga tumbuh 17,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dia menjelaskan realisasi pendapatan negara yang positif tersebut didukung oleh berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan ini juga membuat perekonomian tumbuh 6,42% serta laju inflasi sebesar 4,08% dalam 6 bulan ini.

Menurutnya, Kemenkeu masih menerapkan kebijakan yang disetujui oleh Majelis Nasional dan kabinet, yaitu memberikan pengurangan pajak, biaya, dan sewa senilai VND184 triliun di tengah kondisi ekonomi dan keuangan yang menantang.

Seperti dilansir vietnamnet.vn, Phoc menyebut kebijakan fiskal yang ekspansif akan berakhir tahun ini serta beralih ke siklus baru yang berfokus pada peningkatan kapasitas keuangan publik pada 2025.

Dia pun menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang lebih ketat, penghentian insentif pajak, serta berkonsentrasi menghilangkan hambatan bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sejak pandemi Covid-19, pemerintah Vietnam telah memberikan berbagai skema insentif pajak yang bahkan masih berlaku hingga tahun ini. Misal, pemangkasan tarif PPN dari 10% menjadi 8%.

Kebijakan ini diberikan sejak 2022 untuk menjaga momentum pertumbuhan konsumsi dan ekonomi nasional, yang telah beberapa kali diperpanjang hingga 31 Desember 2024. (rig)