Kata Sri Mulyani, Pengajuan Tax Holiday 18 Sektor Ini Langsung ke BKPM

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengajuan tax holiday untuk 18 sektor atau industri pionir sudah bisa langsung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pengajuan insentif tax holiday sudah lebih pasti dari sisi proses dan sektornya. Sebanyak 18 sektor yang sudah ditetapkan sebagai industri pionir sudah bisa memanfaatkan insentif tersebut.

“Kami sudah berikan informasi 18 sektor yang dapat mengajukan tax holiday kepada BKPM. Sudah didelegasikan ke BKPM,” ungkap Sri Mulyani, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Selasa (18/2/2020).

Untuk dapat menikmati fasilitas tax holiday, wajib pajak badan harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria ini diatur dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Ada 5 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, merupakan industri pionir. Kedua, berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Ketiga, merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan penolakan pengurangan PPh badan.

Keempat, mempunyai rencana investasi baru minimal Rp100 miliar. Kelima, memenuhi besaran perbandingan antara utang dan modal, sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.

Untuk wajib pajak dalam negeri, selain harus memenuhi kriteria tersebut, harus menunjukkan bahwa seluruh pemegang saham – yang tercatat dalam akta pendirian – telah memenuhi kewajiban perpajakan. Simak perincian 18 sektor atau industri pionir itu di Infografis ‘Rezim Baru Tax Holiday’.

Sri Mulyani mengatakan APBN 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap adaptif menghadapi risiko perekonomian setelah dinamika ketidakpastian ekonomi maupun politik tahun 2019. Salah satu langkahnya dengan pemberian insentif tax holiday.

Sri Mulyani mengatakan berbagai insentif juga terus dikembangkan dan diperbaiki oleh Kemenkeu. Dia mengungkapkan keinginan Presiden agar pemeriksaan yang lebih teliti atas rezim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan fundamental atas kemudahan berbisnis pun harus dilakukan.

Apalagi, pemerintah telah menyodorkan rancangan omnibus law cipta kerja dan omnibus law perpajakan ke DPR. Pada rancangan omnibus law perpajakan, sambungnya, aka nada 8 peraturan hukum yang disederhanakan.

“Agar bisa membuat kebijakan pajak yang kompetitif untuk regional dan global,” kata Sri Mulyani. (kaw)