Kantor Pindah, Ini Harapan Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur

JAKARTA, DDTCNews – Perpindahan lokasi kantor Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Timur menjadi bagian dari strategi pendekatan kewilayahan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Arfan mengatakan realokasi kantor dari kompleks Kantor Pusat DJP di Jakarta Selatan ke wilayah kerja Jakarta Timur merupakan langkah strategis. Dengan mendekat kepada wajib pajak, kerja fiskus diharapkan juga menjadi lebih baik.

“Jadi, diharapkan pendekatan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak akan menjadi lebih baik," katanya di Auditorium Kanwil DJP Jakarta Timur, Rabu (5/2/2020).

Arfan menyebut perpindahan kantor ini sejalan dengan rencana kerja otoritas yang lebih kepada pendekatan kewilayahan. Selain itu, Kanwil juga dapat mengawal jalannya perubahan tata organisasi dengan adanya penambahan KPP Madya di Jakarta Timur.

Rencana perubahan organisasi tersebut mulai digodok oleh Kanwil DJP Jaktim. Rencananya, KPP Pratama Cakung I dan KPP Pratama Cakung II akan dilebur menjadi satu KPP Pratama. Dengan peleburan tersebut maka akan muncul satu KPP Madya baru di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Timur.

Dengan demikian, tidak ada penambahan dari jumlah KPP seperti yang sudah beroperasi pada saat ini yakni 9 KPP. Saat ini, sambungnya, masih ada satu KPP Madya yang ada di Kanwil DJP Jakarta Timur.

“Dengan penambahan KPP Madya akan ada 1.500 wajib pajak yang masuk level madya [baru]. Jadi, 3.000 WP yang bisa kita tingkatkan lagi pelayanan dan pengawasan lewat dua KPP Madya," paparnya.

Selain launching kantor baru, Kanwil DJP Jakarta Timur juga memberikan apresiasi kepada wajib pajak. Ada 10 wajib pajak yang mendapat penghargaan. Mereka adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PT. Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia, dan PT. Benua Sejahtera.

Selanjutnya, ada PT. Karya Bahana Unigam, PT. Mega Buana Inti, PT. Cinere Serpong Jaya, PT. Albany Corona Lestari, CV Erto, PP KSO, dan Satuan Kerja Mabes TNI AL sebagai bendahara pengeluaran. (kaw)