KP2KP LIMBOTO

Kantor Pajak Sediakan Coworking Space untuk Ruang Konsultasi WP

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Agustus 2024 | 15:00 WIB
Kantor Pajak Sediakan Coworking Space untuk Ruang Konsultasi WP

Ilustrasi.

LIMBOTO, DDTCNews – Pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gorontalo mewawancarai pemohon pencabutan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) di co-working space yang disediakan KP2KP Limboto pada 19 Juli 2024.

Kepala KP2KP Limboto Anwar mengatakan penyediaan ruang konsultasi wajib pajak berupa co-working space tersebut sudah sesuai dengan SE-45/MK.01/2020 tentang Pedoman Penyiapan dan Penggunaan Satellite Office di lingkungan Kementerian Keuangan

“Aturan ini mengatur tata letak ruang yang mengedepankan fleksibilitas dan mobilitas dalam bekerja. KP2KP Limboto senantiasa memberikan dukungan penuh dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak di seluruh Provinsi Gorontalo," katanya dikutip dari situs web DJP, Jumat (9/8/2024).

Baca Juga:
PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Anwar menjelaskan KP2KP Limboto telah menyediakan ruangan kelas pajak dan ruang konsultasi untuk dapat dipakai pegawai KPP Pratama Gorontalo dalam memperlancar tugas dan pekerjaannya, khususnya yang berkaitan dengan wajib pajak di Kabupaten Gorontalo.

Sebagai informasi, tim pemeriksa pajak KPP Pratama Gorontalo yang datang antara lain Alma dan Fadel Hisyam. Mereka memiliki jadwal untuk mewawancarai direktur perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Limboto.

Namun, karena kesibukan dari direktur perusahaan untuk hadir di kantor pajak yang terletak di Kota Gorontalo, tim pemeriksa pajak menawarkan wajib pajak untuk hadir di KP2KP Limboto yang relatif lebih dekat dengan lokasi wajib pajak.

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Anwar menambahkan KP2KP mempersilakan semua pegawai KPP yang akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan wajib pajak di wilayah Kabupaten Gorontalo untuk dapat memakai ruangan kerja bersama sehingga waktu dan biaya menjadi lebih efisien.

"Nanti, konsep satellite office ini akan lebih didorong untuk pegawai dengan fungsi pengawasan yang memiliki wilayah kerja yang berbeda dengan lokasi kantor utama sehingga akan lebih memudahkan dalam upaya penggalian potensi perpajakan," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!