AMERIKA SERIKAT

Kanada Berencana Kenakan Pajak Digital, Kadin AS Layangkan Keberatan

Muhamad Wildan | Sabtu, 18 Desember 2021 | 10:30 WIB
Kanada Berencana Kenakan Pajak Digital, Kadin AS Layangkan Keberatan

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Asosiasi pengusaha AS, US Chamber of Commerce, menyampaikan keberatannya kepada pemerintah Kanada yang berencana mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST).

Senior Vice President Tax Policy US Chamber of Commerce Robert Hanson mengatakan DST yang akan ditetapkan oleh Kanada bertentangan dengan Pilar 1: Unified Approach yang baru saja disepakati oleh 137 negara anggota Inclusive Framework.

"Ketentuan pada konsensus Pilar 1 menetapkan DST yang baru diberlakukan tidak akan dikenakan sebelum 31 Desember 2023 atau sebelum implementasi Pilar 1," ujar Hanson, dikutip Sabtu (18/12/2021).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Bila DST yang direncanakan oleh Kanada benar-benar diterapkan, perusahaan AS di Kanada berpotensi dikenai pajak secara retroaktif atas pendapatan sejak 2022.

Sebagaimana yang direncanakan oleh Kanada, DST dengan tarif 3% rencananya akan dikenakan mulai 1 Januari 2024 atas pendapatan dari layanan digital sejak 2022 bila Pilar 1 gagal diimplementasikan.

Bila multilateral convention (MLC) dari Pilar 1 benar-benar disepakati dan bisa diimplementasikan, maka Kanada tak akan mengenakan DST atas perusahaan yang memperoleh penghasilan dari penyediaan layanan digital.

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Tak hanya bertentangan dengan komitmen global, US Chamber of Commerce memandang kebijakan ini berpotensi meningkatkan tensi dagang antara AS dan Kanada.

Hanson mengatakan Kanada adalah mitra dagang yang penting dari AS dan perekonomian kedua negara saling bergantung antara satu dan yang lain.

"DST akan meningkatkan risiko pemajakan berganda bagi perusahaan besar dan kecil, menggerus kepastian hukum, menimbulkan kompleksitas administrasi, merumitkan tax planning, dan menghambat pemulihan ekonomi," ujar Hanson. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja